Jakarta, TopBusiness – Dalam forum pertemuan G20, Bank Indonesia (BI) menyoroti laju implementasi agenda reformasi sektor keuangan yang beragam (fragmented) di banyak negara. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diatasi dengan meningkatkan kerja sama dan sharing informasi antar otoritas dari negara lain. Hal itu dilakukan untuk memitigasi risiko dan mengatasi kerentanan.
“Bank Indonesia juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara upaya untuk mendorong perkembangan inovasi di sektor keuangan. Dengan upaya untuk memitigasi risiko yang dapat ditimbulkan,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko dalam keterangannya, Rabu (12/6/2019).
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Juga Deputi Keuangan dan Bank Sentral negara-negara G20 di Fukuoka, Jepang pada 6-9 Juni 2019. Pertemuan dihadiri oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo.
Tensi perdagangan yang kembali meningkat mewarnai diskusi pada pertemuan otoritas keuangan dan moneter tersebut.
“Hal ini dinilai telah berdampak negatif bagi ekonomi global. Selain mempengaruhi keyakinan dunia usaha/investor. Bila berlanjut tanpa solusi, tensi perdagangan akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Bisa mencapai 0,5 persen, lebih besar dari perhitungan sebelumnya yang hanya sebesar 0,2 persen,” ungkapnya.
Onny menegaskan, dinamika perekonomian global membutuhkan penguatan jaring pengaman sistem keuangan (Global Financial Safety Net).
Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 ini juga membahas agenda prioritas Presidensi G20 Jepang. Yaitu mengenai implikasi populasi yang menua terhadap kebijakan makroekonomi. Lalu upaya untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan dari global imbalances.