Jakarta, TopBusiness – Corporate Communications Strategic Lion Air Group Danang M Prihantoro membantah perusahaannya memiliki utang sebesar Rp 614 triliun sehubungan dengan pemesanan 800 unit pesawat.
Meski demikian, pihaknya membenarkan telah melakukan pemesanan lebih dari 800 pesawat udara dari berbagai pabrikan di seluruh dunia.
Saat ini, Lion Air Group telah menerima lebih dari 340 pesawat dari total pesanan dimaksud dan sudah mengoperasikannya di tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand.
“Informasi utang atau berpotensi utang Lion Air sebesar Rp614 triliun, serta akan menjadi beban pihak lain, adalah tidak benar,” kata Danang dalam siaran pers, Jumat (14/6/2019).
Danang menjelaskan pendanaan dalam pengadaan pesawat dilakukan menggunakan berbagai cara atau tidak semua pesawat diperoleh dengan cara meminjam dana. Pesanan pesawat udara tersebut tidak semua akan dioperasikan di Indonesia.
Selain itu, imbuhnya, pengadaan pesawat tidak dijamin oleh siapa pun dan tidak menjaminkan siapa pun, kecuali Lion Air sendiri yang bertanggung jawab atas pengadaan pesawat yang dilakukan dengan jaminan aset perusahaan, termasuk pesawat yang dibeli. Apabila pesawat tersebut disewa, maka tidak diperlukan adanya jaminan.
Danang menegaskan saat ini kondisi operasional dan keuangan Lion Air dalam keadaan normal dan berjalan lancar. Adapun, sesuai pandangan dan analisis bisnis ke depan, Lion Air Group yang lain akan terus melakukan pengembangan bidang usaha dan rute (ekspansi bisnis).
Sebelumnya, informasi mengenai utang Lion Air santer diberitakan. Maskapai berlambang singa bersayap tersebut disebut-sebut memiliki utang yang belum dilunasi selama tiga bulan berturut-turut kepada PT Angkasa Pura I (Persero).
Danangnya menyebutkan pihak Lion Air Group telah meminta kepada pengelola bandara agar hal yang terkait dengan kewajiban pembayaran jasa kebandarudaraan diperlakukan sama dengan operator penerbangan lainnya.
Permohonan tersebut sudah disampaikan secara tertulis dan resmi melalui surat kepada pengelola bandara. Adapun, kewajiban pembayaran yang diminta untuk dibuatkan termin pembayarannya adalah kewajiban Januari, Februari dan Maret 2019.
“Kami bersama pihak pengelola bandara sebagaimana dimaksud telah melakukan pertemuan resmi dan sudah menyepakati secara tertulis terkait dengan termin pembayaran kewajiban Januari, Februari, Maret 2019 dan pembayaran sudah dilaksanakan,” ujar Danang.