Home Ekonomi Business Info OJK Cabut Izin BPR di Bali

OJK Cabut Izin BPR di Bali

Foto: istimewa

Jakarta, TopBusiness – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Calliste Bestari. BPR ini beralamat di Jalan Raya Denpasar, Tabanan No 7B, Banjar Grokgak, Kabupaten Badung, Bali.

Pencabutan izin usaha BPR Calliste Bestari ini ditetapkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-141/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Calliste Bestari pada tanggal 13 Agustus 2019 ini.

“Sebelum dilakukan pencabutan izin usaha ini, OJK sudah menetapkan status BPR Calliste sebagai BPR Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) karena kinerja keuangan yang memburuk,” tutur Kepala Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Elyanus Pongsoda dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Menurutnya, penetapan BDPI tersebut berlaku sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai 16 Mei 2019 dan dalam masa tersebut pemegang saham dan pengurus telah diberikan kesempatan untuk melakukan penyehatan melalui action plan yang dibuat oleh Direksi.

Namun ternyata, kata dia, dalam masa BDPI tersebut, kinerja BPR Calliste semakin memburuk tercermin dari rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) posisi 28 Februari 2019 menjadi di bawah 4%.

Dengan begitu, memenuhi ketentuan ditetapkan sebagai BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) terhitung sejak 29 Maret 2019 sampai 29 Juni 2019.

Selanjutnya, sampai dengan batas waktu tersebut, Pengurus dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) ternyata tidak dapat merealisasikan upaya penyehatan rasio KPMM paling sedikit 8% sesuai ketentuan yang ada.

“Sehingga memenuhi kriteria BPR tidak dapat disehatkan dan diteruskan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya,” tutur Elyanus.

Penyebab BPR Callieste bermasalah ini, jelasnya, lantaran adanya praktik perbankan yang tidak sehat baik oleh Pengurus maupun Pemegang Saham, sehingga kinerja keuangan BPR menjadi buruk terutama rasio KPMM tidak memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku paling sedikit 8%.

Dengan pencabutan izin usaha BPR tersebut, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009.

Untuk itu, OJK juga mengimbau kepada nasabah BPR agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR, dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Penulis: Tomy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here