Jakarta, TopBusiness – Pemerintah telah menetapkan upaya peningkatan ekspor dan investasi sebagai prioritas kebijakan di bidang perekonomian tahun 2019 ini. Untuk itu, keterlibatan akademisi dan Pemerintah Daerah dalam proses formulasi kebijakan akan makin diperkuat.
“Kita akan terbuka bagaimana gambaran suatu kebijakan ekonomi diambil. Sebagai dapur dari semua kebijakan ekonomi yang strategis, Kemenko Perekonomian mengoordinasikan kebijakan yang sifatnya lintas kementerian dan berdampak luas terhadap masyarakat,” tegas Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono di acara Diseminasi Outlook dan Kebijakan di Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Ia melanjutkan, ada dua peran akademisi yang sangat dibutuhkan pemerintah. Pertama, bagaimana para akademisi dapat membantu menyampaikan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah secara utuh dan lengkap, sehingga tidak menimbulkan distorsi informasi dan kegaduhan yang tidak perlu di masyarakat.
“Yang tak kalah penting, kita semua dapat memberi masukan dan umpan balik terhadap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah. Akademisi dapat berperan menyeimbangkan berbagai aspek dan kepentingan yang sering bertentangan. Dengan demikian engagement terhadap kebijakan lebih tinggi, karena kita bersama memformulasikannya,” imbuh Sesmenko.
Demikian juga halnya dengan peningkatan peran Pemda, dimana masukan dan saran dari daerah biasanya sifatnya lebih riil dan menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kalau sudah bertemu pimpinan daerah, itu bisa terungkap banyak ceritanya. Mulai dari ketimpangan antar daerah hingga keluhan tingginya harga tiket”, terang dia
Hal itu semua perlu ditampung guna mendorong upaya peningkatan investasi dan ekspor yang menjadi fokus pemerintah.
Sementara itu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Suharnomo menegaskan, saat ini sudah banyak muncul rejection of established knowledge. Hal ini terlihat dari menjamurnya para ahli dadakan.
“Kalau lihat grup (di pesan instan), banyak misinformasi yang beredar. Untuk itu kita harus menahan diri. Saring dulu, apakah itu memang benar dan bermanfaat bagi orang lain,” kata dia.
Ia pun berpesan pada pemerintah agar tidak membiarkan masyarakat mendapat informasi yang tidak benar. Menurutnya, kampus dan instansi pemerintah jangan ‘malas’ memberi informasi yang mudah diserap masyarakat. Saat ini pun sudah banyak prestasi yang mesti disyukuri, meskipun juga masih ada yang harus terus dibenahi.
Contohnya, bagaimana pembangunan infrastruktur dapat memberi multiplier effect dan bermanfaat luas bagi masyarakat. Bukan hanya dari aspek ekonomi, namun juga hingga sosial budaya kehidupan masyarakatnya.
“Ini yang patut disampaikan dengan bahasa yang sederhana, bagaimana misalnya government expenditure dibelanjakan agar bermanfaat sebesar-besarnya terhadap masyarakat,” terang Suharnomo.
Penulis: Tomy