Jakarta, businessnews.id — Direktur Eksekutif Center of reform on Economic (Core) Hendri Saparini mengatakan di Jakarta hari ini, presiden RI selama ini lebih menyoroti sisi pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, lupa menyoroti sisi penerimaan.
“Jokowi (Joko widodo) dan tim sukses beliau juga demikian,” kata Hendri.
Padahal, persoalan pemerintah mendatang adalah bagaimana meningkatkan penerimaan seperti menaikkan tax ratio.
Peningkatan tax ratio tersebut misalnya melalui meningkatkan kepatuhan dari pemegang NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan membuat kebijakan pajak yang berkeadilan.
Kebijakan pajak yang berkeadilan, terang dia, misalnya melalui i menaikkan PPN (pajak pertambahan nilai). “Kalau PPN minuman ringan dinaikkan, maka yang terkena semua orang, tidak hanya orang kaya tapi orang miskin juga terkena.”
Selain itu, pemerintahan ke depan juga harus berani meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti pertambangan.
Saat ini, pemerintah enggan menjalankan amanat Peraturan Pemerintah tentang PNBP Tahun 2003.
Freeport selama ini hanya membayar royalti satu persen, padahal berdasarkan peraturan tersebut, harus 3,75 persen.
“Dengan kebijakan seperti itu, tak heran penerimaan dari SDA (sumber daya alam) dalam APBN 2013 hanya Rp 23 triliun,” kata Hendri. (Abdul Aziz)
Editor: Achmad Adhito