Jakarta, TopBusiness – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan lokasi ibu kota baru terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di dua kabupaten yakni Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara. Penentuan lokasi tersebut sudah melalui kajian matang.
“Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur, ” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8).
Pada kesempatan itu, Jokowi turut didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
Ada lima alasan kenapa dua tempat itu yang dipilih. Pertama, kata Jokowi, risiko bencana minimal, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Kedua, lokasi strategis karena ada di tengah-tengah Indonesia.
“Secara geografis, jarak rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh Provinsi di Indonesia memang cukup pendek, yakni 893 km,terpendek kedua di antara lima calon ibu kota lainnya, atau di bawah Kalimantan Tengah yang jarak rata-rata ke seluruh provinsinya sejauh 792 km,” tutur Jokowi.
Alasan ketiga, kabupaten itu ada di dekat perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda. Keempat, kata Jokowi, infrastruktur yang relatif lengkap. Dan terakhir di dua tempat itu tersedia lahan yang sudah dikuasai pemerintah, seluas 180 ribu hektare.
Setelah ini pemerintah akan mulai merancang UU ibukota baru. Pada2020, akhir pemerintah akan memulai konstruksi, dan pada 2024, pemindahan akan dilakukan secara bertahap. Pembangunan akan dilakukan bersama swasta.
Berdasarkan data Bappenas, dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru sekitar Rp486 triliun. Untuk APBN hanya menyumbang 19 persen dari total biaya yang dibutuhkan.
Sementara itu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan pemerintah berkomitmen tidak akan menggunakan APBN yang bersumber dari penerimaan pajak untuk menutup kebutuhan pemindahan ibu kota.