Jakarta, businessnews.id —– Ketua Umum Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) Gatot M. Suwondo menyatakan sangat tertarik ke rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rancangan MP2I (Master Plan Perbankan Indonesia) yang mendorong sinergi bank badan usaha milik negara (BUMN) dengan BPD (Bank Pembangunan Daerah), khususnya terkait penyertaan modal.
“Usul itu sangat menarik bagi kami,“ ucap Gatot di Jakarta (27/8/2014).
Ia menambahkan, selama ini antara BPD dan bank BUMN sebenarnya telah terdapat sinergi, namun tidak secara langsung. Seperti dengan penempatan direksi di BPD dari kalangan profesional bank BUMN.
Masih menurut Gatot, selain membutuhkan tambahan modal, BPD sebenarnya juga membutuhkan tenaga ahli, sehingga saat ini porsi penyaluran kredit di BPD didominasi oleh kredit konsumer yang menjadi pangsa pasar tetap BPD.
Namun, terkait dengan realisasi rencana tersebut, masih menunggu kebijakan pemerintahan baru. Karena setiap langkah aksi korporasi bank BUMN harus mendapat persetujuan Kementerian BUMN.
Dan sebaliknya, bagi BPD yang ingin melepas sahamnya, juga harus ada ijin dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
Sementra itu, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK Irwan Lubis mengharapkan bahwa Himbara dapat mendukung BPD dengan menanam saham.
“Walau tidak mayoritas, misalnya 20 persen sampai 30 persen.”
Hal itu, tambah Lubis, akan berdampak baik dan memberi pelajaran dalam mengelola bank dengan mengurangi kebisingan intervensi politik.
“Di samping itu, bank BUMN dapat memberi tenaga ahli dalam pembiayaan-pembiayaan di daerah.” (Abdul Aziz)
Editor: Achmad Adhito