Jakarta, businessnews.id — Direktur Eksekutif CORE (Center of Reform on Economic) Hendri Saparini menyampaikan, pola pembagian menteri koordinator (menko) dalam pemerintah mendatang sebaiknya disesuaikan dengan arah kebijakan selama lima tahun.
“Misalnya, kalau pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ingin mengembangkan pembangunan maritim, sebaiknya salah satunya menkonya adalah menteri koordinator maritim (menko maritim),” kata Hendri di Jakarta hari ini (14/10/2014).
Dengan pola pembagian saat ini yakni menteri koordinator politik-hukum-keamanan, menteri koordinator perekonomian, dan menteri koordinator kesejahteraan rakyat, masih ada celah ketidaksesuaian kebijakan antar-kementerian.
“Padahal, tugas menko sebagai pengoordinasi kebijakan kementerian dibawahnya.”
Misalnya, masalah UMP (upah minimum propinsi) kini ditangani oleh menteri tenaga kerja di bawah koordinasi menteri koordinator kesejahteraan rakyat. Itu membuat kebijakan UMP tidak sinkron dengan daya saing industri nasional yang di bawah menteri koordinator perekonomian.
Sementara itu, dalam pemaparan visi-misi Jokowi dan Jusuf Kalla (JK), terdapat empat arah kebijakan pemerintahnya.
Yakni, sistem logistik dengan pemanfaatan maritim; pertanian dengan pembukaan lahan baru; listrik dengan penggunaan pembangkit listrik berenergi primer biofuel, batu bara, tenaga air, gas, geothermal; serta penggunaan gas sebagai bahan bakar transportasi.
Penulis/Peliput: Abdul Aziz
Editor: Achmad Adhito