Jakarta, TopBusiness – Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang akan melakukan bersih-bersih manajemen BUMN yang merugi dan bermasalah, termasuk PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (PT DKB), didukung oleh mantan Komisaris Utama PT DKB, Laksamana Madya (Purn.) Dr. Desi Albert Mamahit. Pasalnya, BUMN yang bergerak di bidang galangan kapal ini, selalu merugi setiap tahunnya, meskipun pemerintah sudah menyuntikkan modal yang cukup besar.
“Harus ada perubahan besar-besaran di jajaran manajemen direksi PT DKB,” ujarnya.
Bahkan, menurut dia, jajaran Komisaris DKB, juga pernah melakukan investigasi mengenai kondisi perusahaan maupun proyek yang dikerjakan. Hasilnya, ada temuan beberapa proyek tersendat seperti, proyek nasional (Alutsista TNI) milik Kementerian Pertahanan yaitu kapal angkut tank (AT-1) senilai Rp159,5 miliar dan pekerjaan kapal angkut tank (AT-2) senilai Rp159,5 miliar. “Nilai total pekerjaan Rp319 miliar yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan RI sejak tahun 2011,” ujarnya lagi.
Proyek pembangunan Kapal dari Kementerian Pertahanan tersebut telah dimulai sejak 2011, seharusnya proyek itu selesai dalam waktu 18 bulan pengerjaan saja. Namun nyatanya, delapan tahun berjalan, pekerjaan itu tak jelas kelanjutannya hingga sekarang.
Bahkan PT DKB yang sudah meneken sepuluh kali surat perpanjangan kontrak (addendum), saat ini tengah mengajukan permohonan kembali untuk perpanjangan penyelesaian pekerjaan kepada Kementerian Pertahanan RI. Tujuannya, agar target penyelesaian proyek bisa kembali mundur.
Belum lagi, proyek nasional Kapal Perintis untuk program Tol Laut dari Kementerian Perhubungan yang dimulai pada 2015, juga tak selesai pengerjaannya.
Proyek itu berupa 4 unit, 2 unit kapal perintis 2.000 GRT dikerjakan langsung oleh PT DKB, 1 unit kapal perintis 2.000 GRT yang dikerjasamakan dengan perusahaan swasta, PT Karakatau Shipyard, dan 1 unit 750 GRT juga dikerjakan langsung oleh PT DKB.
Penggunaan PMN “Diduga Bermasalah”
Menurut Mamahit, ada juga temuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang penggunaan dana penyertaan modal negara (PMN) yang “diduga bermasalah”, karena selain digunakan untuk pembangunan dan perbaikan galangan kapal di Cirebon, Banjarmasin, Palembang, Semarang, PMN diduga digunakan untuk operasional maupun gaji karyawan. Bijaknya, hal ini perlu ada audit lebih lanjut untuk memastikan dugaan tersebut. “Masih ada beberapa temuan lainnya,” terang mantan Rektor Universitas Pertahanan Indonesia ini.
Masalah PMN ini juga pernah diungkit oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat pada, Senin (2/12/ 2019) lalu. Sri Mulyani Indrawati menyoroti tujuh BUMN yang telah menerima PMN hingga Rp3,6 triliun namun kinerja keuangannya tetap merugi pada 2018. “Kerugian terjadi pada tujuh BUMN, yaitu PT Dok Kodja Bahari, PT Sang Hyang Seri, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Pertani, Perum Bulog, dan PTKrakatau Steel,” ujar Sri Mulyani.
Saat itu, Sri Mulyani mengatakan PT Dok Kodja Bahari mengalami rugi akibat beban administrasi dan umum yang terlalu tinggi, yaitu 58 persen dari pendapatan.
Saat masih menjabat sebagai Komisaris Utama DKB, Mamahit pernah mengirimkan surat kepada Menteri BUMN periode 2014-2019 Rini Soemarno mengenai kondisi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari pada 20 Agustus 2019 silam. Isinya, menyoroti kinerja keuangan perusahaan yang negatif. Akibatnya, biaya operasional dan hak para karyawan, seperti gaji, tersendat akibat dari merahnya kinerja perusahaan ini.
Harus punya “Networking” ke Pemilik Kapal
Untuk itu, Mamahit menyarankan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera mengevaluasi kinerja direksi maupun Direktur Utama PT DKB karena berbagai permasalah tersebut agar kembali sehat kinerjanya.
Dikatakan, PT DKB harus dipimpin oleh orang yang memahami dan berpengalaman di bisnis galangan kapal agar mendapatkan pendapatan serta keuntungan maksimal. “Dirut PT DKB harus orang yang jiwa bisnisnya kuat dan jaringan bisnis (networking) dengan pemilik kapalnya, luas”, tegasnya.
Jika industri galangan kapal di Indonesia, BUMN Perkapalannya sehat, maka program Indonesia Poros Maritim Dunia dan Tol Laut, akan lebih mudah direalisasikan.