Jakarta, TopBusiness—Struktur ULN (utang luar negeri) Indonesia tetap sehat didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Oktober 2019 sebesar 35,8%, membaik dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko, mengatakan di Jakarta (16/12/2019) bahwa di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,4% dari total ULN.
Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
ULN Indonesia pada Oktober 2019 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada akhir Oktober 2019 tercatat sebesar USD 400,6 miliar. Itu terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD 202,0 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 198,6 miliar.
Onny mengatakan bahwa ULN Indonesia tersebut tumbuh 11,9% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,4% (yoy). “Ini terutama dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN dan penguatan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Sehingga utang dalam Rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi USD,” kata dia.
Dikatakannya, pertumbuhan ULN yang meningkat dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ULN pemerintah di tengah perlambatan ULN swasta.
Pertumbuhan ULN pemerintah meningkat sejalan dengan keyakinan investor asing terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi keuangan domestik yang menarik.
Posisi ULN pemerintah pada akhir Oktober 2019 tercatat sebesar USD 199,2 miliar atau tumbuh 13,6% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya. Pertumbuhan ULN terutama dipengaruhi oleh peningkatan arus masuk neto asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan penerbitan global bonds pada Oktober 2019.
Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Itu adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (19,0% dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,5%), sektor jasa pendidikan (16,1%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,3%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,4%).
(Adhito)