Jakarta, TopBusiness – Kementerian Dalam Negeri membantah adanya pasal kewenangan Menteri Dalam Negeri memecat atau memberhentikan secara permanen Gubernur atau Kepala Daerah tingkat Provinsi dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebagaimana diberitakan di beberapa media.
“Pihak kami bersama jajaran Kemendagri telah melakukan pengecekan secara seksama semua pasal demi pasal draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, khususnya menyangkut isu pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana terdapat pada pasal 519 RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang menjadi rujukan dari berita tersebut,” ujar Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga dalam keterangan persnya yang diterima redaksi, Rabu (22/1/2020).
Menurut Kastorius, dari hasil pengecekan tersebut serta juga di dalam pembahasan RUU Ombibus Law Cipta Lapangan Kerja, pihaknya tidak menemukan dan tidak pernah mengusulkan pasal kewenangan pemecatan Kepala Daerah oleh Mendagri.
“Sikap Mendagri sangat jelas yaitu bahwa pemberhentian Kepala Daerah adalah sesuai dengan semangat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 78 UU ini yang mengatur pemberhentian Kepala Daerah. Pasal 78 UU23/2014 menyebut bahwa pemberhentian Kepala Daerah dimungkinkan karena alasan meninggal dunia dan pengunduran diri dari Kepala Daerah yang bersangkutan,” papar dia.
Mendagri juga menganggap bahwa tatacara pemberhentian Kepala Daerah selaras dengan pasal 79 UU 23 /2014 yaitu lewat rapat paripurna DPRD yang kemudian diusulkan kepada Presiden. Baik persyaratan maupun tata cara pemberhentian ini telah diadopsi di dalam draft RUU Omnibus Law.
Sementara itu, kata Kastorius, rincian kewajiban Kepala Daerah, termasuk kewajiban untuk taat melaksanakan Program Strategis Nasional sebagaimana diatur di pasal 519 draft RUU Omnibus Law adalah tetap sama seperti rumusan pasal 67 dan 68 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Juga sanksi administrasi serta tatacara pelaksanaan sanksi terhadap Kepala Daerah yang tidak melakukan kewajibannya, relatif sama dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 68 dan 78,” ujarnya.
Menurut Kastorius, pihaknya melihat adanya upaya framing berita bernuansa provokatif atas substansi draft RUU Omnibusi Law khususnya dalam kaitan hubungan kewenangan Pusat dan Daerah.
“Oleh karenanya penjelasan di atas kami harapkan dapat berguna sebagai klarifikasi publik guna menghindari kesalah-pahaman di masyarakat terhadap draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja,” kata Kastorius.
