Jakarta, TopBusiness – Menyikapi masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia saat ini, Masyarakat Kompetensi Nasional (MASKOM) mengusulkan kepada pemerintah untuk menerapkan Nawagenda atau Sembilan Agenda Peningkatan Kualitas SDM. Sembilan agenda aksi itu perlu diterapkan melalui Gerakan Nasional Indonesia Kompeten dan Maju (GNIKM).
Demikian dikatakan Ketua Umum MASKOM Luluk Sumiarso dalam makalahnya yang disampaikan pada acara Focus Group Action (FGA) tentang ‘Membangun SDM Unggul Menuju Indonesia Maju’ yang diadakan oleh Lembaga Kajian NAWACITA di Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Luluk menjelaskan, sembilan aksi yang ada di Nawagenda itu adalah pertama, pengembangan karakter dan logika berpikir sejak usia dini. Kedua, pengembangan Sistem Pendidikan Nasional ( Sisdiknas ) berbasis kompetensi. Ketiga adalah pemutakhiran Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta Standar dan Kurikulum Kependidikan.
Keempat, pengembangan kompetensi guru dan teknologi pembelajaran. Kelima, integrasi pembelajaran multimoda, multi entry-multi exit system (MEMES). Keenam adalah sinkronisasi dan rekognisi sertifikasi kompetensi.
Ketujuh adalah pemberdayaan dan employment SDM usia produktif Selanjutnya, kedelapan adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang peningkatan kualitas manusia melalui Omnibus Law. Terakhir atau kesembilan adalah refungsionalisasi kelembagaan bidang peningkatan kualitas SDM
Pada kesempatan itu, Luluk juga menyampaikan sejumlah rekomendasi dari MASKOM untuk peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Pertama terkait sinergi dan integrasi. Semua program dan kegiatan pengembangan SDM berbasis kompetensi yang dilakukan di berbagai sektor/bidang profesi, disinergikan dan diintegrasikan ke dalam tatanan Siskomnas/Sisdiknas, dengan KKNI yang telah direferensi dengan kualifikasi regional/global, sebagai “kiblat/perekat”.
Rekomedasi kedua terkait harmonisasi. Dalam jangka panjang, perlu dilakukan harmonisasi regulasi yang terkait dengan pengembangan kompetensi SDM di berbagai sektor/bidang profesi di tingkat nasional dan daerah. Dalam jangka pendek, harmonisasi dapat dilakukan melalui memorandum of understanding antara lembaga pembina atau otoritas.
Rekomendasi ketiga adalah terkait kelembagaan. Secara bertahap, dilakukan refungsionalisasi dan penataan kelembagaan yang komprehensif dan sinergik antar sektor/bidang profesi di tingkat nasional dan daerah, terutama yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan pembinaan dan regulasi.
“Dalam kaitannya dengan hal itu diperlukan adanya lembaga rujukan kualifikasi nasional yang berfungsi menata pengaturan dan mekanisme pengakuan kualifikasi kompetensi secara nasional dan internasional,” ujar Luluk dalam makalahnya.