Jakarta,TopBusiness—Agar program dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terlaksana dengan lebih baik, perlu dukungan dari semua pemda (pemerintah daerah). Dalam hal ini, pemda perlu berkarakter tertentu.
“Itu yakni dengan lebih cepat, murah, dan responsif, dalam menggerakkan program-program,” kata pengamat otonomi daerah, Djohermansyah Djohan, di Jakarta (30/1/2010), dalam wawancara dengan wartawan Majalah TopBusiness.
Untuk hal itu, kata guru besar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu, sejumlah hal pun mesti digelar. Yakni, penyederhanaan hirarki dan struktur organisasi. “Langkah seperti itu paralel dengan yang sudah diinstruksikan Presiden Jokowi,” kata Djohermansyah.
Kelembagaan yang terlalu gemuk di tingkat pemda seyogianya dirampingkan. Ini misalnya dengan menyederhanakan jumlah SKPD (satuan kerja perangkat daerah). “Dengan penyederhanaan itu, biaya-biayanya tentu lebih efisien,” dia menambahkan.
Para birokrat pemda pun seyogianya dimonitor untuk meminimalkan penyimpangan. Inspektorat daerah harus bergigi dan tidak sekadar menjadi macan ompong. “Jadi, untuk mencegah penyimpangan, tidak perlu ke KPK,” ucap Djohermansyah.
Foto: Djohermansyah Djohan (Dhi/TopBusiness)