“Tampan”. Ya, itulah kata yang seharusnya identik dengan kondisi Indonesia saat ini. Siapa yang tidak tertarik akan ketampanan? Apalagi suatu negara, dengan ketampanannya, investasi akan mudah tertarik, dengan “tampan” pula, permasalahan yang rumit akan lebih mudah diurai dan dipahami, dengan “tampan” pula, permalasahan seperti aksi unjuk rasa dapat diminimalisir.
Di sini, Penulis menganalogikan kata “tampan” dengan humas pemerintah, dengan harapan bahwa humas pemerintah akan mejadi “tampan” dan mampu melihat dan menganalisis kebijakan yang menjadi program prioritas pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, sehingga dapat memberikan informasi yang nyaman, utuh, variatif, akurat, bermanfaat, dan dipercaya masyarakat.
Sebagaimana diketahui, program kerja prioritas yang akan dijalankan oleh pemerintah sangat banyak. Sebagai contoh, program infrastruktur, investasi, dan SDM unggul, dsb. Belum lagi program besar yang akhir-akhir ini sedang hangat di masyarakat, antara lain pemindahan ibu kota baru dan RUU Omnibus Law (RUU Cipta Kerja, RUU Pemberdayaan UMKM, RUU Perpajakan). Ada program pemerintah yang menjadi prioritas nasional 2020, antara lain pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, serta stabilitas pertahanan dan keamanan.
Sangat banyak program yang akan dijalankan pemerintah, untuk itu, peran humas “tampan” harus mendominasi dalam rangka mewujudkan agenda besar pemerintahan, antara lain mewujudkan stabilitas politik, pertahanan dan keamanan, pemerataan ekonomi, agar ekonomi tidak hanya berpusat di Pulau Jawa, mendukung terciptanya SDM berkualitas, mengurangi permasalahan sosial, menurunkan angka kemiskinan, dan kesenjangan antar wilayah.
Belajar dari ahlinya
Tidak dapat dipungkiri, bahwa tidak semua humas pemerintah, mampu mengelola dan menyajikan informasi secara baik kepada publik dan media. Bahkan, seringkali diberitakan terdapat pejabat pemerintah (pemda) diperas oleh oknum wartawan gadungan karena tidak memberikan informasi akurat dan terpercaya. Di samping itu, banyak pula yang menganggap media bukan sebagai kawan, melainkan lawan.
Menghadapi kenyataan ini, bagaimana mungkin program unggulan unit kerja dapat tersosialisasikan dengan baik kepada publik, apalagi program strategis nasional yang akan berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia. Melihat hal ini, Penulis berpendapat, rasanya elok jika semua pejabat pemerintah mempunyai kemampuan yang sejajar dalam hal kehumasan. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan terkait kehumasan pemerintah agar diperoleh perspektif kehumasan dan strategi komunikasi kekinian.
Penulis berpendapat, instansi dengan kemampuan humas terbatas seyogyanya dapat melakukan kerjasama ke instansi humas yang lebih maju, baik di pusat maupun daerah. Dengan kerjasama kehumasan, tingkat pengetahuan kehumasan akan meningkat, dan bila diperlukan, dapat melakukan kolaborasi antar instansi dalam rangka mendukung humas pemerintah yang kompeten. Adapun kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain magang, workshop, studi banding, dsb.
Humas pemerintah yang menurut penulis dapat dijadikan acuan untuk kerjasama, antara lain Kemkominfo, Kemenkeu, Kemendikbud, Kementerian PUPR, dan Kementerian ESDM. Untuk BUMN, dapat ke PT Angkasa Pura I, PT Pertamina, PT. Pelabuhan Indonesia. Untuk Universitas dapat ke IPB, UI, dan Unpad. Untuk Pemda dapat ke Prov. Jawa Barat, Prov. DKI Jakarta, dan Kota Surabaya. Penulis berpendapat, instansi kehumasan di atas, layak dijadikan tempat rujukan karena terbukti berhasil meraih penghargaan bidang kehumasan pada Anugerah Media Humas 2019.
Dengan saling kolaborasi dan bekerjasama, progam besar Jokowi – Ma’ruf Amin akan cepat tersampaikan kepada publik secara massif. Informasi tersebut tentunya akan bermanfaat juga dalam mendukung minat investasi, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Pro dan Kontra Kebijakan Pemerintah
Masih kental dalam benak pikiran Penulis, waktu itu, ketika menjelang pelantikan Presiden Jokowi untuk kedua kalinya, rasanya aksi unjuk rasa tidak ada habisnya, baik itu mengenai RUU KUHP, RUU Minerba, maupun RUU lainnya. Akhir-akhir ini pun, ramai diberitakan aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Cipta Kerja. Unjuk rasa terjadi karena masyarakat beranggapan substansi RUU tidak memihak rakyat kecil.
Memang, sebuah keniscayaan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah tidak dapat memuaskan semua pihak. Melihat ini, humas seyogyanya tampil dan menjelaskan kepada publik. Bagaimana asal muasal substansi bisa muncul dalam sebuah kebijakan, bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, dan bagaimana kejelasan aturan-aturan baru yang terkait dengan kebijakan yang akan diputuskan. Memang sangat kompleks, namun, dengan kejelasan informasi, minimal dapat miminimalisir aksi unjuk rasa yang dilakukan.
Adapun pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah seringkali menyebarkan berita yang tidak utuh, bahkan hoaks. Berita hoaksnya pun dibuat beraneka ragam dan menarik minat baca masyarakat. Sehingga, apabila tidak segera diklarifikasi, maka akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Untuk itu, humas harus bersinergi dan membuat konten sedemikian rupa untuk menangkal berita hoaks yang sangat meresahkan tersebut.
Menjalin Hubungan Harmonis dengan Stakeholders
Banyak sekali program pemerintah yang telah, sedang, dan akan dijalankan. Namun, informasi yang beredar dirasa kurang dalam merepresentasikan kebijakan pembangunan yang sangat banyak tersebut. Terkadang, justru isu negatif yang beredar cepat, dari pada prestasi yang diraih. Ini seringkali menjadi momok, apalagi kita tidak bisa memaksakan media tertentu menulis berita sesuai keinginan kita.
Untuk itu, menjalin hubungan harmonis dengan media, sudah sepatutnya dikelola dan dilaksanakan pejabat humas, baik melalui forum resmi maupun tidak resmi. Forum resmi seperti kunjungan pimpinan instansi ke media, pertemuan rutin dengan pemred, kegiatan press tour, dsb. Adapun kegiatan tidak resmi dapat dilakukan dengan menjalin kedekatan dengan pekerja media, seperti makan siang bersama, minum teh bersama, olah raga bersama, sambal memberikan informasi yang terkait dengan kebijakan yang kurang dipahami oleh media. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan media dapat memahami dasar pemikiran suatu kebijakan yang diambil pemerintah.
Di samping itu, menjalin hubungan harmonis dengan media dapat juga dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas parkir khusus, ruangan khusus media yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjangnya, seperti komputer, jaringan internet, pendingin ruangan, kulkas, dsb.
Humas Bagian dari Kebijakan
Seberapapun besarnya program yang telah dicapai, tanpa adanya publikasi yang baik, maka akan terkesan keberhasilan yang dicapai sedikit/kurang. Untuk itu, peranan humas dalam menyebarkan informasi kepada publik sangat besar. Dengan publikasi yang sedemikian rupa, masyarakat Indonesia, utamanya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, diharapkan dapat merasakan bahwa negara hadir, tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga sampai ke pelosok negeri. Hal ini sekaligus menampik bahwa pembangunan selalu dilaksanakan dan bertumpu di Pulau Jawa.
Sudah menjadi keniscayaan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar, terdiri dari beribu-ribu pulau, suku, agama, ras, perbedaan geografis dan demografis penduduk, sehingga informasi yang dibutuhkan beragam, mulai dari kesehatan, kebersihan, bencana alam, ekonomi, sosial, budaya, agama, dsb. Untuk itu, hendaknya satu unit instansi pemerintah, tidak hanya menyampaikan informasi yang menjadi kebijakan unit kerjanya saja, namun, informasi penting yang menjadi program prioritas nasional, walaupun berasal dari unit kerja lain, harus di digaungkan secara aktif dan kolaboratif, melalui saluran komunikasi yang dimiliki masing-masing instansi.
Untuk era sekarang ini, rasanya tidak sulit untuk menggaungkan kebijakan pemerintah. Apalagi pemerintah sudah memiliki ASN berkualitas di bidang kehumasan, seperti Pranata Humas, dan Juru Bicara. Namun, mengapa informasi mengenai keberhasilan pemerintah sepertinya sangat kurang? Mengapa berita-berita terkait kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya masih saja tinggi? Atau mungkin kontennya saja yang kurang kreatif dan kurang banyak, sehingga narasi keberhasilan pemerintah yang beredar di masyarakat masih minim.
Humas Pemerintah “Tampan”, Ekonomi Mapan
Sudah saatnya humas pemerintah menjadi humas “tampan”, humas yang mampu memberikan informasi yang nyaman, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Humas yang mampu memberikan konten-konten yang kreatif dan edukatif, dan masyarakatnya pun dapat mencerna setiap infromasi yang masuk dan terhindar dari hoax, yang dapat memecah belah bangsa. Untuk itu, informasi yang disajikan harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dan mempererat persatuan dan kesatuan. Bukan kah persatuan dan kesatuan merupakan suatu hal yang sangat mahal dan berharga dalam melaksanakan pembangunan suatu negara?
Sudah saatnya humas harus bergerak cepat menyesuaikan dan memberikan informasi kepada publik sesuai tema dan gaya perkembangan media masa kini. Sudah saatnya investor yang akan menanamkan modal di Indonesia memperoleh informasi yang jelas dan mudah implementasi di lapangan. Sudah saatnya Indonesia menjadi negara besar yang berkemakmuran. Sudah saatnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berlaku di negeri ini. Sebagai pribadi, sudah saatnya kita membantu Pemerintah memilih dan memilah informasi secara benar dan bijak, dalam rangka mewujudkan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.
Penulis : Sigit Pramono Sidi (Staf Biro KLI, Kementerian Keuangan)
Catatan : Artikel di atas merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili pandangan instansi dimana Penulis bekerja.