Pemerintah mengharapkan adanya pergerakan positif bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Pemerataan pembangunan yang lebih baik dan peningkatan ekonomi secara nasional menjadi sebagian dari harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Harapan-harapan tersebut berkaitan erat dengan pemberitaan akhir-akhir ini, di mana pemerintah akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Ada ketimpangan ekonomi dan persebaran penduduk yang cukup tinggi di Indonesia. Oleh karenanya pemindahan ibu kota menjadi salah satu upaya yang cukup strategis bagi pemerintah untuk memecah ketimpangan yang ada di Indonesia. Pulau Jawa jauh lebih kecil dari Pulau Kalimantan, akan tetapi jumlah penduduk di Pulau Jawa lebih banyak berkali-kali lipat. Perekonomian di Jawa menopang hampir 59% dari perekonomian Indonesia, sedangkan Kalimantan sendiri menyumbang hanya sekitar 8,2% saja.
Antara Bappenas dan Indef, 0,2% atau 0,02%?
Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,2%, sedangkan dampak pertumbuhan ekonomi pada Kawasan Indonesia Timur dan Kalimantan dapat menjadi lebih besar lagi. Hal tersebut, disampaikan oleh Deputi Pengembangan Bappenas Rudy Prawiradinata, dalam acara “Law and Regulation Outlook 2020: the Future of Doing Business in Indonesia” oleh Dentons HPRP di Jakarta beberapa waktu yang lalu.
Rudy Prawiradinata menyatakan bahwa lokasi Ibu kota negara baru memiliki potensi yang cukup baik untuk mendorong perekonomian merangkak naik. Setelah pemindahan ibu kota negara, ada beberapa sektor yang dapat dikembangkan dalam waktu dekat seperti adalah sektor energi terbarukan, pariwisata, pertanian hingga pertambangan. Sementara sektor yang dapat dikembangkan dalam jangka panjang adalah sektor farmasi hingga pendidikan.
Sebaliknya, harapan yang ingin dicapai pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara nampaknya berbeda dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Peneliti dari Indef, Rizal Taufikurahman menyatakan bahwa dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, belum dapat meningkatan ekonomi secara signifikan dan merata di seluruh Kalimantan ataupun nasional, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Pemindahan ibu kota hanya meningkatkan peningkatan ekonomi nasional sebesar 0,02 persen. Kalimantan Timur sendiri akan mendapat peningkatan perekonomian yang paling besar yaitu sekitar 3,14 persen, dan sisanya Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan.
Pemindahan ibu kota negara lebih terfokus pada pemindahan pusat pemerintahan daripada pemindahan pusat bisnis. Namun, pemindahan tersebut bukan berarti tidak berdampak apa-apa dalam segi ekonomi. Rizal Taufikurahman menyatakan bahwa pemindahan tersebut tentu akan meningkatkan konsumsi dalam jangka pendek, tetapi untuk jangka panjangnya cenderung stabil, termasuk juga pertumbuhan ekonomi.
Ada beberapa dampak peningkatan konsumsi yang akan dirasakan setelah pemindahan ibu kota, seperti akan adanya peningkatan konsumsi pada beberapa sektor seperti industri, jasa, tenaga kerja. Menurut Rizal Taufikurahman, dalam jangka pendek akan terjadi peningkatan konsumsi pada sektor industri yaitu industri terkait infrastruktur seperti baja olahan, bahan bangunan, dan besi. Dalam jangka panjang, industri yang terdampak signifikan hampir sama. Industri jasa pun akan mengalami peningkatan produktifitas. Dari sektor tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan dalam jangka pendek terjadi pada sektor pangan, tekstil, dan pertanian.
Rizal Taufikurahman menyarankan perlunya linkage yang baik antar sektor maupun antar wilayah. Hal tersebut cukup penting karena diharapkan dapat membantu dan menjadi nilai tabah dalam mendorong perekonomian bagi ibu kota baru.
Menggaet dukungan
Melihat dan menelaah hasil kajian dari beberapa sumber, baik internal maupun eksternal pemerintah memang perlu dilakukan. Hal tersebut dikarenakan kajian yang dilakukan pihak eksternal pemerintah bisa jadi lebih bersifat objektif dan kritis.
Menggandeng pihak-pihak yang memiliki kompetensi juga termasuk langkah tepat yang bisa diambil pemerintah ke depannya. Tidak hanya menguntungkan dari segi finansial dari sisi investor, bekerja sama dengan pihak lain dapat memberikan keuntungan lainnya baik dari segi perencanaan maupun dalam proses pemindahan ibu kota itu sendiri.
Perencanaan pun bisa menjadi lebih matang dikarenakan lebih banyaknya masukan dan saran dari pihak yang berkopeten di setiap bidang. Hasilnya proses pemindahan ibu kota akan semakin efektif dan lebih cepat dikarenakan adanya bantuan pihak luar dalam pemindahan ibu kota.
Mitigasi risiko yang baik
Prediksi peningkatan ekonomi nasional dan sektoral tetaplah bukan suatu kepastian yang akan terjadi 100% di masa depan. Masalah-masalah yang terjadi mungkin saja tidak diperkirakan oleh pemerintah sebelumnya. Hal tersebut mungkin akan berdampak pada tidak tercapainya target yang direncanakan.
Oleh karenanya perlu dilakukan mitigasi risiko yang baik sebagai langkah preventif dan deteksi dini terkait masalah-masalah yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Selain itu juga diperlukan penyusunan rencana cadangan untuk mengatasi masalah yang mungkin bisa muncul dari yang sebelumnya tidak diperkirakan.
Sinergi, syarat wajib perubahan
Seperti saran dari Indef, sinergi antar sektor dan antar wilayah perlu untuk ditingkatkan. Dukungan baik dari pemerintah sendiri, pihak swasta, dan juga beberapa kota besar di sekitar ibu kota baru diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi di ibu kota baru.
Perencanaan yang matang dengan memperhatikan berbagai faktor dan sektor penunjang keberlangsungan hidup ASN perlu dilakukan. Selain memperhatikan kesediaan ASN untuk pindah, pemerintah juga perlu memperhatikan kesediaan infrastruktur dan layanan publik yang yang dibutuhkan ASN sebelum ASN pindah ke ibu kotabaru, seperti halnya ketersediaan tempat tinggal, kesiapan layanan transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya.
Singkatnya, kerja sama dan sinergi antar dan unit terkait perlu terus ditingkatkan agar rencana pemindahan dan kesiapan ibu kota negara baru semakin matang. Dengan bersatunya seluruh unsur penggerak dan pelaksana pemindahan ibu kota, diharapkan pemindahan tersebut dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien.
Perencanaan yang baik, dukungan pihak lain, mitigasi risiko, dan penyiapan rencana alternatif memang perlu untuk dilakukan agar pemindahan ibu kota dapat berhasil dengan lancar. Selain itu sinergi antar sektor dan antar wilayah juga perlu untuk diperkuat sehingga tujuan dilaksanakannya pemindahan ibu kota tidak hanya menjadi akan beban, tetapi dapat menjadi investasi yang menguntungkan bagi Indonesia untuk masa yang akan datang. Pemindahan ibu kota yang dilakuakan terlalu terburu-buru tanpa rencana yang matang dapat berakibat pada tidak tercapainya tujuan pemindahan ibu kota secara maksimal.
Penulis : Lutfi Bagus Rivaldi, A. Md. Ak (bekerja di Biro Advokasi, Kementerian Keuangan sejak 2018 sampai sekarang)
Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi tempat penulis bekerja