Tatkala Hunian Subsidi Justru Melangkah Mantap

Nah, ini memang lain ketimbang yang lain, serta terbilang istimewa. Begitulah ketika kita mencermati pasar hunian subsidi di Indonesia. Bayangkan, ketika pasar properti hunian primer kelas atas mencatatkan stagnasi pertumbuhan harga atau malah menurun, pasar hunian subsidi sebaliknya.

Sekadar informasi, pada Mei 2019, Kementerian Keuangan RI menaikkan batas harga rumah subsidi bebas PPN (pajak pertambahan nilai) untuk Jakarta dan sekitarnya, menjadi Rp 158 juta. Kalau sebelumnya batasan tersebut di Rp 148 juta, artinya ada kenaikan harga sekitar 6,7%, bukan? Padahal, di waktu yang sama, pertumbuhan harga hunian primer secara rata-rata nasional, sulit mencapai 5% atau malah terkoreksi.

Bagi sebagian kalangan, tren ‘kesaktian’ pasar hunian subsidi kala stagnasi terjadi di keseluruhan pasar, tidaklah mengherankan. Musabab hal itu, konsumen rumah subsidi adalah first home buyer yang memang membutuhkan rumah—bukan menjadikan properti itu sebagai peranti investasi. Maka tak ayal, ketika punya dana, mereka bergegas membeli rumah.

Serangkaian langkah pun terus diguyurkan pihak pemerintah Indonesia untuk terus berderapnya pasar hunian subsidi pada tahun 2020. Apa sajakah?

Begini, pada tahun 2020, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan( FLPP) sebesar Rp11 triliun, untuk memfasilitasi 102.500 unit rumah. Pun, ada dana untuk hal ini: subsidi selisih bunga ( SSB) sebesar Rp3,8 miliar yang akan digunakan untuk pembayaran akad tahun-tahun sebelumnya; subsidi bantuan uang muka perumahan (SBUM) sebesar Rp 600 miliar untuk memfasilitasi 150.000 unit rumah.

Ada pula, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp 13,4 miliar untuk memfasilitasi 312 unit rumah. Target tersebut, sebagaimana yang terjadi pada tahun ini, dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan pasar hingga maksimal kurang lebih sebanyak 50.000 unit.

Langkah Memudahkan

Langkah mengamankan dan memudahkan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) konsumen rumah subsidi atau juga terus digelar. Contohnya adalah pengelolaan Sistem Informasi Registrasi Pengembang (Sireng). Saat ini, di Sireng, ada 19 asosiasi pengembang perumahan serta 13.618 pengembang perumahan, yang terdaftar.

Sireng merupakan cikal bakal penerapan akreditasi dan registrasi asosiasi pengembang perumahan, serta sertifikas- registrasi pengembang perumahan. Dalam hal tersebut, seluruh pengembang harus terakreditasi dan teregistrasi; seluruh asosiasi pengembang harus tersertifikasi dan teregistrasi.

Sementara itu, Kementerian PUPR RI pada bulan Desember 2019 lalu telah meluncurkan aplikasi smart Sikasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) yang diperuntukkan bagi kalangan MBR. Dengan aplikasi itu, seseorang akan ada kepastian dalam mendapatkan unit rumah.

Aplikasi Sikasep ini terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri, serta pihak perbankan. Dengan aplikasi itu, konsumen MBR dengan sangat mudah dapat mencari pilihan perumahan subsidi yang dibangun oleh developer seluruh Indonesia.

Memang, perkembangan teknologi informasi (TI) menjadi tantangan bagi seluruh pihak terkait untuk adaptif dalam perbaikan proses penyaluran subsidi perumahan. Untuk itulah pemerintah Indonesia meluncurkan Sikasep. Aplikasi ini berbentuk mobile, dan dapat diundah secara gratis melalui telepon genggam cerdas.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR RI, Anita Firmanti, menjelaskan bahwa Sikasep dirancang untuk memermudah masyarakat, terutama MBR, dalam mencari dan menentukan rumah subsidi sesuai yang diharapkannya. “Adanya aplikasi Sikasep diharapkan memenuhi kebutuhan generasi milenial yang menginginkan kecepatan dan kemudahan informasi dalam memilih dan membeli rumah yang mereka minati. Diperkirakan, terdapat kurang lebih 81 juta jiwa generasi milenial yang belum memiliki rumah. Ini menjadi pasar yang potensial,” kata Anita.

Direktur Utama PPDPP (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan) Kementerian PUPR RI, Arief Sabaruddin, mengatakan bahwa Sikasep diharapkan membuat MBR tidak lagi menjadi objek, namun menjadi subjek penyediaan perumahan. Melalui Sikasep, pengguna secara online terhubung dengan pemerintah, bank pelaksana, dan pengembang, dengan menggunakan sistem host to host. “Sedangkan untuk proses verifikasi pengguna, Sikasep terhubung langsung ke Kementerian Dalam Negeri yang sekaligus telah terkoneksi dengan data FLPP yang dikelola oleh PPDPP sehingga subsidi dapat tepat sasaran,” kata dia.

Aplikasi Sikasep ini berbasis pada koordinat, sehingga pengguna dapat mengajukan permohonan KPR subsidi seperti KPR Sejahtera FLPP atau lainnya, kepada bank yang diinginkan. “Selain itu, pengguna juga dapat langsung memeriksa status proses pengajuan KPR subsidinya,” ujar Arief.

Untuk bank pelaksana, Sikasep memudahkan dalam melakukan identifikasi calon debitur. Di sini, calon debitur yang mengajukan telah memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi dengan unit rumah yang telah dipilihnya, sehingga proses pengajuan KPR lebih efisien. Sementara bagi pengembang perumahan yang telah teregistrasi, dapat berkontribusi dengan mengumpulkan data perumahan secara lengkap. Ini mencakup rumah yang sudah tersedia, sedang dibangun, maupun rencana pembangunan ke depan.

Sementara untuk PPDPP, aplikasi ini bermanfaat dalam mengawasi kualitas kontruksi bangunan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga turut mendukung kebijakan sertifikat laik fungsi (SLF). Hal ini dimungkinkan karena Sikasep dibentuk berdasarkan konsep supply (ketersediaan) dan demand (kebutuhan). “Sehingga akhirnya, PPDPP akan punya data yang besar (big data) terkait jumlah MBR yang disandingkan dengan persediaan perumahan dan proses dari hulu sampai hilir. Diharapkan, 2020 nanti, kalau kita bicara backlog, angka-angka yang ada merupakan angka yang real time,” tutur Arief.

Sumber Foto Rumah Subsidi: Istimewa