Jakarta, TopBusiness – Ada pendekatan edukatif dalam upaya manajemen PT BPR BKK Kota Pekalongan (Perseroda) dalam menarik calon debitur guna menghindari jeratan rentenir. Pasalnya, manajemen mampu memberikan pemahaman akan berartinya sebuah perkembangan bisnis keberlanjutan.
Direktur Utama BPR BKK Kota Pekalongan, Rasito, mengatakan bahwa pihaknya memiliki cara agar masyarakat terhindar dari renternir. “Kami juga melakukan edukasi kepada nasabah. Pada saat kami ke lapangan, kalau melihat ada seseorang yang berhubungan dengan rentenir. Kami datangi dan memberikan edukasi bahwa kalau pinjam di rentenir Bapak/Ibu tak bertambah maju, tapi bertambah turun usahanya karena beban biaya bunga yang diberikan oleh rentenir itu lebih tinggi,” papar dia.
Selain, pihaknya juga menawarkan solusi terbaik sehingga tak memberatkan masyarakat dan terhindar dari rentenir. “Kedua, dari siklus angsurannya yang sifatnya harian. Kemarin pinjam, sekarang sudah ditarik untuk angsuran sehingga tidak berkembang tapi malah turun. Bapak/Ibu bisa pinjam di BPR BKK Kota Pekalongan, karena kita mempunyai produk Kredit Mikro BKK yang bunganya sangat kecil sekali. Pinjam Rp 1 juta hanya Rp 7.500. Coba bayangkan jika Bapak/Ibu pinjam Rp 1 juta dan dibelanjakan tapi Ibu bisa mendapatkan penghasilan lebih dari Rp 7.500. Rp 7.500 itu untuk satu bulan, bukan satu hari. Itu sangat untung sekali, kalau Ibu bisa menghindari pinjam dari rentenir dan beralih ke PT BPR BKK Kota Pekalongan (Perseroda),” jelasnya, dalam sesi wawancara pendalaman materi di ajang penjurian TOP BUMD Awards 2020, melalui aplikasi join zoom meeting, Selasa (08/04).
Upaya yang dilakukkan perseroan untuk membrantas rentenir adalah dengan memberikan edukasi ke calon debitur bahwa terdapat beberapa kerugian apabila meminjam uang lewat rentenir.
BPR BKK Kota Pekalongan sendiri memberikan kredit kepada masyarakat UMKM melalui produk kredit mikro BKK (KMB) dengan plafond maksimal Rp 25 juta dengan suku bunga 0,75% flad per bulan.
Memerangi rentenir merupakan fungsi dari BPR BKK Kota Pekalongan yang salah satunya adalah melindungi masyarakat dari pengaruh pelepas uang atau rentenir.
Di tahun ini, perseroan menargetkan penyaluran kredit untuk UMKM bisa tumbuh hingga mencapai Rp 1,250 miliar, atau mengalami peningkatkan dari sebelumnya Rp 827 juta. “Itu minimal, kita harapkan bisa mencapai angka 2 kali lipatnya, tapi yang kami rencanakan Rp 1,250 miliar,” ujarnya.
Dalam menyalurkan kredit terhadap UMKM, perseroan tak langsung serta-merta memberikan kredit tanpa agunan, namun harus melalui pengenalan karakter dan prospek bisnisnya serta kesungguhan dalam usaha memenuhi kewajiban.
“Cuma untuk memberikan kredit, ini ‘kan keabanyakan masyarkat itu maunya tanpa agunan. Nah ini kami harus mengenal terlebih dahulu nasbahnya. Baru kita bisa memerikan kredit tanpa agunan. Dalam artian kita mengenal nasabah itu, kita tawarkan buka rekening dengan membuka tabungan nanti kita collected setiap hari. Kalau berkembangnya dia bagus, istilahnya rutin dan disiplin. Nah baru kita tawarkan kredit tanpa agunan,” pungkasnya.