Jakarta, TopBusiness—Direktur Utama BPR Bank Wonosobo, Tri Hidayat, mengatakan bahwa untuk semua HC (human capital) di bank tersebut, ada moto JITU yang diterapkan. Itu adalah singkatan dari kata-kata sebagai berikut: jujur, inovatif, terpercaya, dan unggul.
“Jadi, JITU adalah corporate value bagi Bank Wonosobo,” kata Tri Hidayat dalam wawancara dengan Dewan Juri Top BUMD 2020, sebuah ajang penilaian dan penghargaan untuk BUMD se-Indonesia yang digelar Majalah TopBusiness bersama sejumlah lembaga seperti Sinergi Daya Prima, Melani Harriman Associates, Institut Otonomi Daerah, Yayasan Pakem, Lembaga Kajian Nawacita, PPM, dan lainnya-lainnya.
“Diharapkan bahwa semua orang di Bank Wonosobo, selalu JITU,” Tri menegaskan.
Untuk aktivitas pemasaran, Tri menjelaskan lagi, Bank Wonosobo pun punya moto tersendiri. Yakni sebagai berikut: Ceramah. Itu adalah singkatan dari ‘cepat-ramah-mudah’.
Dalam hal aspek pelayanan dan pemasaran, Bank Wonosobo mengambil sejumlah strategi. Yakni, pengembangan produk selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Produk pun ditawarkan dengan tingkat bungan yang bersaing.
Bank Wonosobo pun mengambil strategi marketing door to door, serta selalu menaikkan kualitas layanan, demi kepuasan nasabah. “Pengembangan TI pun berjalan. Akan tetapi, dalam hal tertentu, terkendala oleh perizinan regulasi,” Tri menjelaskan.
Kinerja
Tri pun menjelaskan sejumlah pencapaian kinerja Bank Wonosobo pada tahun 2019. Satu dari hal itu yakni tentang laba sebelum pajak. Pada tahun 2019 tersebut, Bank Wonosobo mendapatkan laba sebelum pajak senilai Rp 10,58 miliar. “Dalam beberapa tahun ini, laba kami selalu naik,” kata Tri.
Untuk dividen, pada tahun 2019 itu Bank Wonosobo menyetorkan Rp 4,44 miliar ke kas pemerintah daerah selaku pemegang saham.
Tingkat NPL, ada di 4,41%. Rasio LDR pada angka 77,80%. NIM, di 7,08%. RoA di 77,34%. “Selanjutnya, rasio BOPO Bank Wonosobo, ada di 77,34%.”
Dijelaskan pula bahwa kini BPR Bank Wonosobo punya nasabah sebanyak 29.000 pihak.
Untuk penyaluran kredit pada tahun 2019, bank tersebut menyalurkan kredit umum senilai Rp 151 miliar. Ini berarti mengambil porsi 51% dari keseluruhan.
Kemudian, kredit bagi PNS, nilainya di Rp 71 miliar atau setara dengan 24%. “Untuk kredit perangkat, besarnya 25% atau Rp 73 miliar,” Tri memaparkan.
Sumber Ilustrasi: Istimewa