Jakarta, TopBusiness – PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC memiliki mekanisme dalam menerapkan prinsip governance, risk and compliance (GRC) terhadap anak-anak usaha hingga cabang pelabuhan. Dengan demikian, tercipta keselarasan dalam mengimplementasikan manajemen risiko sehingga kesinambungan kinerja operasional tetap terjaga dan dapat meningkatkan nilai tambah.
Saat ditanyakan soal bagaimana implementasi IPC sebagai perusahaan induk terhadap sejumlah anak usahanya dalam penerapan GRC, dalam ajang penjurian TOP GRC Awards 2020 versi Majalah TopBusiness, melalui aplikasi online zoom meeting. Shanti Puruhita, executive vice president of corporate secretary IPC dihadapan dewan juri mengatakan, cara perseroan dalam mengimplementasikan GRC.
“Di lihat dari struktur organisasi perusahaan, di bawah dirut adalah wadirut. D bawahnya wadirut ada divisi pengelolaan anak perusahaan dan cabang pelabuhan. Jadi kalau IPC, ada 8 direktur. selain dirut, direktur utama ultimate kemudian ada wadirut yang membawahi semua hal terkait dengan pengaturan regulasi, yang ada di anak perusahaan, maupun cabang,” ungkap dia, di Jakarta, hari ini.
Selanjutnya, apabila ada permasalahan teknis di anak usaha maupun cabang pelabuhan, maka masing-masing direktur yang membidangi wilayah kerjanya akan membantu dan terbuka untuk melakukan diskusi. “Lalu untuk permasalahan yang teknis, lebih kepada bisnis masuk ke direktur teknis masing-masing. Misal, ada direktur komersial, teknik, direktur operasi yang membawahi IT. Jadi seandainya ada anak peusahaan atau cabang pelabuhan yang mempuyai isu terkait satu hal yang bersifat bisnis, maka mereka akan meminta arahan untuk berdiskusi kepada direktur-direktur tersebut, termasuk regulasi, kontrol, acuannya, dan dasar rekomendasinya dibuat divisi oleh anak perusahaan atau cabang,” katanya.
Sebagaimana diketahui, sebagai kantor pusat IPC memiliki 8 direktorat atau 24 divisi dan dibawahnya ada 12 cabang pelabuhan, seperti, Pelabuhan Tanjung Priok, Banten, Panjang, Palembang, Pontianak, Teluk Bayur, Bengkulu, Jambi, Cirebon, Sunda Kelapa, Pangkal Balam, dan Tanjung Pandan.
Sementara untuk anak usaha, perseroan mempunyai 16 perusahaan, diantaranya, Rukindo, IPC TPK, PTP JICT, JAI, dan PPI.
Selain, IPC sebagai perusahaan induk juga melakukan kontrol dalam artian bukan mengendalikan proses bisnis secara mutlak tapi lebih mengedepankan koordinasi dan sinergi sehingga capaian bisnis dapat tercapai, sekaligus memitigasi risiko yang muncul.
Shanti lanjut memaparkan terkait pelaksanaan manajemen risiko sehingga tercipta GCG di anak usaha. “Untuk manajemen risiko untuk GCG. Satuan Pengawasan Internal (SPI), auditor kami sudah sampaikan cakupannya sampai ke anak usaha dan cabang untuk pengontrolannya bukan untuk masuk. Tapi melaporkan secara rutin dan kami kontrol, improvement-nya sampai dimana? Apa ada yang perlu bantuan dari pusat terkait regulasi yang harus ada, misal, terkait dengan penerapan CGC yang mereka butuhkan. Tapi tidak masuk terlalu dalam. Tapi Kami hanya mengecek wilayah kewenangan dari kantor pusat lalu kita buat guidance agar mereka bisa melaksanakan GRC di anak perusahaan masing-masing,” pungkasnya.