Jakarta, TopBusiness – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, bersama Komisi VII DPR sepakat atas asumsi makro sektor ESDM dalam RAPBN Tahun 2021. Kesepakatan itu dicapai pada Senin (29/9) kemarin, dimana pembahasan telah dilakukan sejak Jumat (26/6) akhir pekan lalu.
Beberapa asumsi yang menjadi kesepakatan meliputi, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), lifting minyak dan gas bumi, volume bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi, subsidi minyak solar (gas oil 48) dan subsidi listrik.
Untuk ICP, kesepatakan ini sesuai dengan usulan Menteri Arifin berkisar antara USD 42-45 per barel. “Usulan ini berdasarkan perkiraan WTI di mana harga minyak sebesar USD 42,63 per barel, juga terhadap short term energy outlook US Departement of Energy untuk minyak mentah jenis brent adalah USD 47,88 per barel dan jenis WTI sebesar USD 43,88 per barel,” ungkap Arifin, dalam laman esdm.go.id.
Pada lifting minyak dan gas bumi (migas) asumsi ditetapkan sebesar 1.680 – 1.720 ribu Barrel Oil Equivalent Per Day (BOEPD) dengan perincian lifting minyak sebesar 690 – 710 ribu BOEPD dan lifting gas 990 – 1.010 juta BOEPD. Untuk besaran biaya pengembalian skema cost recovery dalam setahun ke depan diusulkan antara USD7,5 – 8,5 miliar.
Selanjutnya, volume BBM bersubsidi disetujui sebanyak 15,79 -16,30 juta Kilo Liter (KL). Rinciannya, untuk subsidi minyak tanah volumenya sebesar 480-500 ribu KL dan subsidi minyak solar sebesar 15,31-15,80 juta KL. Sementara untuk volume subsidi LPG 3 Kg ditetapkan sebesar 7,5-7,8 juta metrik ton dimana terdapat catatan untuk usulan Kementerian Keuangan sebesar 6 juta metrik ton.
“Dengan melihat kondisi lapangan dan adanya beberapa kebijakan seperti digitalisasi nozzle pada SPBU, Pemerintah berharap volume BBM bersubsidi dapat lebih efisien dan dapat lebih dikendalikan agar tepat sasaran,” harap Arifin.
Sementara itu, subsidi minyak solar ditetapkan Rp 500 per liter. “Mudah-mudahan angka-angka ini dapat menjadi acuan dalam Nota Keuangan Presiden,” harap Arifin.
Khusus untuk subsidi listrik, Menteri SDM dan Komisi VII DPR RI menyetujui berada pada kisaran Rp 50,47 triliun hingga Rp 54,55 triliun. Rentang besaran subsidi tersebut lebih rendah dibandingkan APBN 2020 sebesar Rp 54,79 triliun yang mana realisasi sampai Mei 2020 Rp 15,64 triliun dengan outlook hingga akhir tahun Rp 58,18 triliun.
Sebagai informasi, angka asumsi makro sektor ESDM di atas bukan menjadi angka final, hasil kesepakatan antara Menteri ESDM dan Komisi VII DPR RI nantinya akan dibahas di Badan Anggaran DPR RI dan selanjutnya untuk disahkan oleh Presiden RI.