TopBusiness
  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR
No Result
View All Result
  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR
No Result
View All Result
TopBusiness
No Result
View All Result

Pasca Covid, RI Perlu Genjot Penerimaan Pajak

Nurdian Akhmad
16 July 2020 | 17:33
rubrik: Ekonomi
Segelas Kopi, Sejumput Pajak

Foto: istimewa

Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, TopBusiness – Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Frederico Gil Sander menilai, keputusan pemerintah untuk mengubah prioritas belanja negara dan meningkatkan defisit anggaran memang sangat dibutuhkan untuk meredam dampak pandemi.

Namun begitu, pemerintah harus melakukan reformasi perpajakan agar terhindar dari melonjaknya utang di kemudian hari.
 
“Ke depannya, pembelanjaan dalam jumlah lebih besar pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur akan tetap dibutuhkan, yang menjadi dasar mengapa reformasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan fiskal negara sangatlah penting untuk melandaikan kurva utang dan mempertahankan kerangka makroekonomi Indonesia yang kuat,” ujar Gil Sander dalam videoconferencedi Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020.

Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 4,8 persen pada 2021. Bahkan ekonomi Indonesia dapat kembali ke level enam persen di 2022 meski tahun ini diprediksi tidak tumbuh alias nol persen.
 
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menjelaskan dampak pandemi sangat memengaruhi pendapatan masyarakat dalam jumlah signifikan. Tanpa perluasan program bantuan sosial, sebanyak 5,5 juta rakyat Indonesia dapat masuk ke dalam garis kemiskinan.
 
“Kami menyambut baik tindakan masif dari pemerintah Indonesia untuk memitigasi dampak dari krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adalah penting untuk secara efektif menerapkan paket tersebut agar dampaknya dapat dirasakan secara penuh oleh masyarakat maupun perekonomian,” kata dia dalam video conference di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020.
Menurutnya paket kebijakan fiskal pemerintah Indonesia yang mencapai 4,3 persen dari PDB dapat memitigasi dampak pandemi yang lebih besar terhadap kemiskinan. Paket ini meliputi dana untuk meningkatkan kesiapan sektor kesehatan dan peningkatan secara substansial untuk program bantuan sosial.

Di samping itu, pemerintah diharapkan melanjutkan berbagai program reformasi kebijakan yang selama ini sudah dijalankan demi memperbaiki pondasi perekonomian nasional.

“Kami juga merasa terdorong dengan kegigihan Pemerintah Indonesia menggunakan krisis ini sebagai peluang dengan mempercepat berbagai reformasi penting untuk meningkatkan daya saing, yang akan menjadi dasar kuat bagi pemulihan yang lebih mantap,” jelas dia.

BACA JUGA:   Ini 26 Program Prioritas Kemenko Perekonomian di 2020
Tags: pajak
Previous Post

GRC di IPC Terminal Petikemas Dukung Transformasi Jadi Perusahaan Kelas Dunia

Next Post

Anjungan KLD Siap Diluncurkan

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Email

TopBusiness - Inspire Great Business Performance | All Rights Reserved

  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR