Jakarta, TopBusiness – PT Waskita Karya Tbk merupakan sebuah perusahaan BUMN di bidang jasa konstruksi. Perusahaan yang kini menginjak usia ke-59 tahun ini, mencapai tonggak penting ketika menjadi perusahaan terbuka pada tahun 2012.
Waskita memiliki visi untuk menjadi perusahaan Indonesia terpercaya dan berkelanjutan di bidang konstruksi terintegrasi dan investasi. “Isu berkelanjutan ini harus menjadi poin penting bagi kami, karena bukan saja kami menjadi tumbuh dan trusted, tetapi bagaimana sustainability jadi isu di bidang konstruksi terintegrasi dan investasi,” ungkap Hadjar Seti Adji, Director of Human Capital & System Development PT Waskita Karya Tbk, di sela-sela penjurian TOP GRC Awards 2020 yang diadakan Majalah Top Business secara online pada Rabu (15/7/2020).
Waskita memiliki dewan komisaris yang terdiri dari tujuh orang komisaris dan dewan direksi yang juga berjumlah tujuh orang. Secara tegas, Hadjar menilai bahwa komposisi dewan komisaris yang dimiliki Waskita sangat ideal, dalam konteks mengawal penerapan GRC atau governance, risk management & compliance di perusahaan.
“Menurut kami, ini komposisi BOC (Board of Commisioners) dan BOD (Board of Director) yang sangat ideal. Terutama di BOC-nya, karena ada unsur orang legal (Bambang Setyo Wahyudi), dari unsur orang keuangan (Robert Leonard Marbun), dari kementerian PUPR (Danis Hidayat Samadilaga), dan juga Badrodin Haiti yang mantan Kapolri. Jadi, kami sangat-sangat dikawal dalam penerapan-penerapan konteksnya dalam GRC oleh bapak-bapak ini,” tutur Hadjar.
Sejurus dengan itu, dalam penerapan GRC, terutama yang berkaitan dengan GCG, berdasarkan audit dari BPKP, Waskita memperoleh skor 87,675 dalam dua tahun terakhir.
“Dua tahun terakhir atas implementasi GCG, kami telah memperoleh skor 87,675 (tahun 2018), ini yang mengaudit adalah BPKP. Peraturannya kalau BPKP setiap dua tahun sekali, tetapi diselanya, di 2019 kami memakai pendampingan konsultan dan meningkat skornya menjadi 88,058,” ungkap Ratna Trisnaningrum, SVP Risk Management Division.
Masih dalam penerapan GRC, Waskita juga sudah memiliki keputusan direksi untuk pengelolaan Whistle Blowing System. Sebagai sarana pelaporan, Whistel Blowing System di Waskita sudah memiliki unsur pendukung, seperti email, sudah online, ada pengelolanya (dari internal audit), ada komite investigasinya serta ada tim pemutus tahap akhir.
Sebagai bentuk kepatuhan perusahaan sebagai penyelenggara negara, berkaitan dengan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), Waskita memiliki wajib lapor terbanyak (dibanding perusahaan BUMN sejenis lainnya).
“Kami 100 persen melaporkan (LHKPN) dan wajib lapornya juga terbanyak (dibanding perusahaan lain). Waskita tiga tahun berturut-turut di atas 300 yang melaporkan (kekayaannya). Dan dua tahun terakhir 100 persen-nya secara lengkap dan benar,” ungkap Ratna.
Dari sektor pengadaan barang dan jasa, Waskita menegaskan bahwa penerapan GRC di sektor ini telah mengalami peningkatan. “Sehingga tujuan pengadaan barang dan jasa ini menghasilkan barang dan jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedianya,” beber Ratna.
Dalam hal pengadaan barang dan jasa, Waskita menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka, akuntabel, tata kelola perusahaan/Good Corporate Governance (GCG), dan sistem manajemen anti penyuapan yang dirancang untuk membantu organisasi menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program anti-suap.
Sementara dalam penerapan manajemen resiko, Waskita telah menerapkan sejumlah aspek, seperti Identifikasi Risk Profile, penerapan ISO 3100 (Risk Managemant-Guidelines), penerapan three lines of defence, dan melakukan hal-hal lain terkait Implementasi Manajemen Risiko.
Selain aspek-aspek yang telah disebut, Waskita juga telah menerapkan GRC dalam pandemi COVID-19. Dalam hal ini, seperti dikatakan Ratna, Waskita memantau dampak Covid-19 baik terhadap Indonesia maupun dunia, termasuk terhadap angka pencapaian RKAP perusahaan.
“Kita harus memproteksi kepentingan para stakeholder ini. (Kita) sudah petakan apa saja yang harus kita lakukan, baik pada pemberi tugas, pekerja, petugas, pemerintah, pemegang saham, mitra, vendor, masyarakat, maupun perbankan,” ungkap Ratna.
Penulis: Fauzi