UKM Berorientasi Ekspor Bisa Dibiayai LPEI

Penulis Nurdian Akhmad

Jakarta, TopBusiness – Kabar baik bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang membidik pasar ekspor.  Pemerintah memberikan mandat kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank untuk mendukung UKM berorientasi ekspor yang tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.72/KMK.08/2020.

Mandat ini merupakan salah satu dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha khususnya sektor UKM selama pandemi Covid-19.

Untuk itu, LPEI memberikan pembiayaan kepada UKM berorientasi ekspor. Dalam rangka merealisasikan mandat tersebut, LPEI menjalin kerja sama dengan tiga pelaku UKM berorientasi ekspor ditandai dengan penandatanganan nota kerja sama pembiayaan modal kerja dengan PT Urchindize Indonesia dan PT Kevinindo Anugrah.

Selain itu LPEI menandatangani nota kerja sama pembiayaan supply chain dengan M. Ichsan selaku supplier dari PT Panca Mitra. LPEI juga telah melakukan kerja sama dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo sebagai penjamin kredit.

PT Urchindize Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di industri ikan teri dan telah mengekspor produknya ke Jepang, Singapura, dan Taiwan. PT Kevinindo Anugrah bergerak di perdagangan kancing dari kulit kerang yang di ekspor ke Korea Selatan, Jepang, dan Hongkong.

Sementara itu, M. Ichsan merupakan supplier budidaya ikan dan udang air tawar kepada Panca Mitra yang telah mengekspor produknya ke Amerika Serikat dan Jepang.

Direktur Eksekutif LPEI Daniel James Rompas mengungkapkan, pembiayaan kepada tiga pelaku UKM tersebut akan sangat membantu untuk bertahan di masa pandemi ini. Setelah penandatanganan ini James Rompas berharap agar UKM lain dapat memanfaatkan fasilitas serupa.

“Program ini merupakan inisiatif strategis pemerintah sebagai bentuk stimulus kepada pelaku UKM berorientasi ekspor yang terdampak Covid-19. Pelaku usaha yang menjadi sasaran program ini adalah Usaha Kecil dan Menengah menurut UU No 20 Tahun 2008 yang berorientasi ekspor baik direct maupun indirect (tier 1),” ucap James Rompas dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2020).

Pihaknya menambahkan, kriteria UKM yang dapat mengakses pembiayaan yakni memiliki kegiatan usaha minimal dua tahun dan laporan keuangan dua tahun terakhir, berbentuk badan usaha baik yang badan hukum maupun perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki NPWP, SIUP, surat keterangan domisili usaha, surat izin usaha lainnya, dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB), dan mayoritas dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI).

Adapun plafon yang diberikan kepada segmen kecil mulai Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar dan segmen menengah mulai Rp 2 miliar sampai dengan Rp 15 miliar. Untuk plafon di atas Rp 10 miliar, calon debitur wajib memiliki laporan keuangan audited tahunan untuk periode terakhir.

LPEI pun memastikan dengan dilakukannya kerjasama di atas menunjukkan bahwa pihaknya tidak hanya menaruh perhatian kepada UKM berorientasi ekspor, tetapi juga kepada supplier dari eksportir. “Hal ini dilakukan dengan skema Supply Chain Financing untuk mendorong terbentuknya sinergi, saling dukung, antar rantai pasok ekspor agar produk Indonesia benar-benar mampu memenuhi permintaan pasar ekspor,” tutur dia.

BACA JUGA

Tinggalkan komentar