Jakarta, TopBusiness – Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bulanan pada September ini mencatat perekonomian global dan domestik secara berlahan mulai menunjukkan signal perbaikan, terlihat dari peningkatan perdagangan global dan indikator ekonomi di beberapa negara utama dunia, meskipun perbaikan tidak merata.
Di level domestik, data sektor riil terutama sektor eksternal terus mencatatkan kinerja positif, dimana belanja pemerintah, khususnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), juga mengalami akselerasi yang menggembirakan.
“Hanya saja, ketidakpastian di pasar keuangan terpantau sedikit meningkat didorong, antara lain, oleh penyebaran Covid-19 di beberapa negara yang kembali meningkat serta tensi geopolitik yang meningkat akibat memanasnya kembali perang dagang AS-Tiongkok dan ketidakpastian Brexit,” ujar Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo, di Jakarta, ditulis Jumat (25/9/2020).
Meningkatnya ketidakpastian tersebut, kata dia, mendorong kenaikan volatilitas di pasar keuangan global dan domestik selama September 2020. “Dan hingga 18 September 2020, pasar saham dan pasar SBN (Surat Berharga Negara) melemah dengan IHSG turun sebesar 3,42% mtd (month to day) dan yield rata-rata SBN naik sebesar 4,9 bps mtd,” jelas dia.
Pelemahan pasar saham dan SBN tersebut, kembali dia melanjutkan, turut didorong aksi investor nonresiden yang mencatatkan outflow sebesar Rp169,22 triliun sejak awal tahun 2020 hingga bulan laporan ini (ytd).
Investor nonresiden tercatat melakukan net sell di pasar saham dan SBN masing-masing sebesar Rp11,67 triliun mtd dan Rp9,63 triliun mtd (ytd pasar saham: net sell Rp39,67 triliun; ytd pasar SBN: net sell Rp129,55 triliun).
“Di tengah perkembangan tersebut, secara international best practices pendekatan pengawasan secara terintegrasi dinilai mampu mensinergikan langkah mitigasi di tengah pandemi dan mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, baik melalui pemberian stimulus yang memberikan ruang gerak lebih longgar bagi sektor riil (demand side) maupun implementasi Program PEN melalui sektor keuangan (supply side),” jelasnya.
Foto: Rendy MR (TopBusiness)