Jakarta, TopBusiness – Guna mengakselerasikan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah pusat meminta daerah untuk mempercepat penyerapan belanja daerah (APBD). Porsi belanja pemerintah sebanyak 26% merupakan transfer ke daerah.
” Belanja di daerah, penting sekali untuk dipastikan countercyclical seperti pemerintah pusat. Jangan sampai pemerintah fokus counter, pemda justru terhambat realisasinya,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam media briefing, Jumat (2/10/2020).
Menurut dia, pemerintah pusat hanya menyalurkan anggaran kepada Pemda, selebihnya akan tergantung pada kinerja belanja di daerah. Pasalnya pemerintah pusat hanya mengontrol secara penuh belanja pemerintah pusat.
Febrio mengaku tidak mudah bagi pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran belanja. “Makanya Presiden undang gubernur, untukk pastikan APBD realisasinya tinggi, apalagi sudah direncanakan dan ada transfer DAK DAU dari pusat. Itu bagian yang gak bisa diprediksi akurat,” tuturnya.
Pemerintah ke depan akan memperkuat tidak hanya dalam konteks komunikasi melainkan juga hubungan antara keuangan pusat dan keuangan daerah. Selain itu, juga harus mengevaluasi terus menerus terkait Transfer ke daerah, agar berjalan lebih optimal.
Untuk diketahui, penyerapan belanja APBD hingga Agustus 2020 baru Rp 533 triliun, realisasi ini turun 7 persen atau Rp 44 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 577 triliun.
Rasio Utang Meningkat
BKF juga memperkirakan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia akan kembali dari semula 37,6 persen di 2020 menjadi di 41,09 persen pada 2021. Lonjakan utang pemerintah itu adalah konsekuensi dari keseimbangan primer yang masih negatif cukup dalam pada tahun depan.
Kendati demikian, keseimbangan primer tersebut sebenarnya diperkirakan sudah cukup membaik ketimbang tahun ini. Tahun ini, keseimbangan primer berada di angka negatif 4,27 persen dari PDB. Sementara, tahun depan diperkirakan menyusut menjadi negatif 3,59 persen saja.
“Dengan defisit melebar di 2021 walau sudah mulai konsolidasi ketimbang 2020, tapi primary balance tetap dalam. Makanya enggak heran itu rasio utang terhadap PDB naik lagi. Sekitar 41,09 kami kita prediksi,” ujar Febrio.
Sebelumnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 akan melebar dari rancangannya. Mereka sepakat mematok defisit sebesar 5,7 persen dari PDB dari rencana di RAPBN sebesar 5,5 persen.
Febrio mengatakan belanja negara tahun depan didesain naik ke angka Rp 2.750 triliun. Sementara pendapatan negara diperkirakan hanya Rp 1.743,6 triliun. Febrio mengatakan anggaran tersebut dirancang dengan posisi pemerintah sebagai motor kebijakan counter cyclical.