Jakarta-Thebusinessnews. PT Pefindo Biro Kredit (PBK) selaku Pengelola Lembaga Perkreditan terus kerjasama dengan berbagai pihak. Hal itu, guna mengoptimalkan informasi yang dihasilkan dan pelayanan yang diberikan kepada Lembaga Keuangan, non Lembaga Keuangan dan masyarakat atau dunia usaha di Indonesia.
Salah satunya, pada hari ini 14 Juli 2015, penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang merupakan lemaba yang bertugas mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.
Acara penandatanganan Nota Kesepahaman ini dihadiri dan ditanda tangani langsung oleh kepala LKPP, Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng, dan Ronald T. Andi Kasim selaku Direktur Utama PBK di kantor pusat PBK Jakarta selatan.
Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondisi dan kegiatan perekonomian nasional, karena melibatkan jumlah anggaran dan pihak penyedia jasa yang besar/banyak.
Agar kegiatan pengadaan dimaksud dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel, dibutuhkan sistem pengadaan yang kredibel dan handal. Dalam hal ini LKPP memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam menentukan kualitas sistem pengadaan barang/jasa.
Dilain pihak, Pefindo Biro Kredit (selaku Lembaga Pengelola Informasi Perkereditan) keberadaannya diharapkan dapat mendukung bekerjanya sistem informasi pengadaan barang/jasa yang terus menerus dikembangkan oleh LKPP.
Direktur Utama PT Pefindo Biro Kredit, Ronald T Andi Kasim menyatakan kerjasama ini bentuk Pefindo Biro Kredit dalam mendukung dan akan melakukan yang terbaik dalam rangka membantu LKPP mengembangkan sistem pengadaan Barang/Jasa pemerintah.“Dengan mengelola data dan informasi penyedia yang berguna untuk mendukung pelaksanaan Sistem Informasi kinerja Penyedia (SIKaP), melakukan evaluasi, pemantauan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.” Terang dia.
Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh Tim Teknis dari ke-dua pihak guna menyusun program-program pemanfaatan data dan informasi dalam rangka pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di LKPP. (Punto )