Jakarta, TopBusiness – Selama sebulan terakhir tahun 2020, Kementerian Keuangan (kemenkeu) mencatat utang pemerintah pada Desember 2020 mencapai Rp6.074,56 triliun. Posisi utang mengalami kenaikan Rp163,92 triliun dibandingkan dengan akhir November 2020 sebesar Rp5.910,64 triliun.
Berdasarkan data APBN KiTa, Senin (18/1/2021), rasio utang pemerintah pada akhir tahun lalu juga meningkat jadi 38,68 persen terhadap Produk Domestik (PDB).
Meski demikian, rasio utang pemerintah terbilang masih aman. Sebab, porsi utang masih jauh dari batas yang diperbolehkan dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara, yaitu maksimal 60 persen dari PDB.
“Secara nominal, posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional,” tulis keterangan tersebut.
Jika dirinci, utang pemerintah terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp5.221,65 triliun atau 85,96 persen dari total utang. Selain itu ada pinjaman sebesar Rp852,91 triliun atau 14,04 persen dari keseluruhan utang pemerintah sampai dengan akhir Desember 2020.
Pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp11,97 triliun. Sementara itu pinjaman luar negeri tercatat sebesar Rp840,94 triliun yang terdiri dari pinjaman bilateral Rp333,76 triliun, multilateral Rp464,21 triliun, serta commercial bank Rp42,97 triliun.
Untuk SBN terdiri dari valuta asing Rp1.196,03 triliun yang terdiri Surat Utang Negara (SUN) Rp946,37 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp249,66 triliun. Untuk SBN rupiah sebesar Rp4.025,62 triliun terdiri SUN Rp3.303,78 triliun dan SBSN Rp721,84 triliun.