Jakarta, TopBusiness—Pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, diselenggarakan Forum “JCG C.A.L.M Mendukung Diplomasi Ekonomi” yang diselenggarakan secara daring, yang menampilkan pembicara Prof. Dr. Bungaran Saragih, Joko Supriyono, M. P. Tumanggor, Dupito D. Simamora, Duta Besar Dr. H. A. M. Fachir, Drs. Djauhari Oratmangun dan Silmy Karim, SE., ME.
Acara diawali dengan sambutan oleh Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pengantar dari Ir. Gamal Nasir, MS, Dirjen Perkebunan RI 2010-2015, yang menyampaikan diplomasi ekonomi pada saat ini tidak hanya melalui pemerintah saja, tetapi juga oleh berbagai pihak non negara. Diplomasi ekonomi juga perlu dilakukan agar berbagai sektor industri dapat berkembang lebih baik lagi, diantaranya industri sawit dan industri baja.
Pengantar berikutnya disampaikan Prof. Dr. A. B. Susanto, Chairman The Jakarta Consulting Group. Diawali dengan memperkenalkan The Jakarta Consulting Group (JCG Konsultan Manajemen Strategis yang banyak dikenal dalam bidang Restrukturisasi, Kepemimpinan dan Budaya Perusahaan, Family Business, Holding Company Management, Asessment dan Executive Search.
Sejak 10 tahun terakhir ini JCG menambahkan dan memperlengkapi portofolio jasa dengan Divisi C. A. L. M. (akronim dari Communication, Advocacy, Lobbying dan Mediation) bagi perusahaan-perusahaan, baik Swasta atau BUMN serta Lembaga Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan.JCG C. A. L. M. bertindak sebagai pihak yang tetap mengedepankan kepentingan nasional namun menjaga independensi dan bersikap professional. Perkembangan diplomasi ekonomi masa kini menuntut adanya kehadiran pelaku non negara untuk menunjangnya, terutama terkait dengan komunikasi, advokasi, lobbying dan mediasi sebagai pihak yang dianggap lebih netral dan mempunyai kemampuan untuk ”bergerilya”, menembus pagar-pagar formalitas hubungan antar negara. Memberi dorongan perkembangan JCG C. A. L. M. (Communication, Advocacy, Lobbying, Mediation).
Acara dilanjutkan dengan Diskusi Panel 1 bertajuk Diplomasi Ekonomi untuk Sawit, dimoderatori oleh Ir. Gamal Nasir, MS, Dirjen Perkebunan RI 2010-2016.Diskusi Panel 1 tersebut dibuka oleh Prof. Dr. Bungaran Saragih selaku Menteri Pertanian RI 2000 – 2004 dan juga Guru Besar IPB yang menyampaikan bahwa diplomasi ekonomi khususnya dalam industri sawit memilik sejarah yang cukup panjang. Sempat mengalami penurunan hingga Indonesia menempati posisi kedua dalam industri sawit dunia. Namun, diplomasi ekonomi dalam industri sawit semakin baik sehingga pada tahun 2006 Indonesia menempati peringkat satu dalam industri sawit. Hal tersebut menyatakan bahwa diplomasi ekonomi sudah cukup baik dan efektif bahkan bisa menjadi contoh bagi industri pertanian lainnya.
Kemudian dilanjutkan oleh Joko Supriyono selaku Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang menyampaikan sustainability perlu dijadikan sebagai tema diplomasi ekonomi industri sawit.
3 strategi yang bisa diterapkan dalam diplomasi ekonomi industri sawit, yaitu: promotion, trade negotiation dan diplomasi ekonomi. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari M. P Tumanggor selaku Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia yang menyampaikan kesuksesan diplomasi ekonomi industri sawit dapat berhasil jika ada kerjasama antara pemerintah dan pihak pengusaha.
Selain itu, campaign industri sawit juga perlu dilakukan di dalam negeri. Kemudian penyampaian materi pada diskusi panel 1 diakhiri oleh Dupito D. Simamora selaku Deputy Executive DirectorCouncil of Palm Oil Producing Countriesyang menyampaikan perlu adanya penyesuaian apabila Indonesia ingin melakukan diplomasi ekonomi industri sawit ke luar negeri, karena setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selain perlu kehadiran CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries) untuk melakukan positive campaign, pentingnya peran smallholders, memperluas membership dan melkukan pendekatan dengan cara yang baru.Diskusi panel 1 kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan kesimpulan bahwa industri sawit merupakan salah satu industri unggulan yang dimiliki oleh Indonesia, perlu peningkatan diplomasi ekonomi.
Memasuki Diskusi Panel 2 dengan tema Diplomasi Ekonomi untuk Politik dan Bisnis, moderator oleh Dr. Bambang Susanto, Konjen RI di Hamburg 2018-2020 dandibuka oleh Duta Besar Dr. H.A.M. Fachir, Wamenlu RI 2014-2019 yang menyampaikan bahwa saat ini negara-negara cenderung bersikap inward looking karena berbagai tantangan yang dihadapi pada pandemi saat ini. Hingga saat ini, diplomasi ekonomi Indonesia lebih cenderung fokus untuk agar kesepakatan yang dibuat dapat dijalankan. Dalam diplomasi ekonomi, pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam diplomasi ekonomi, sedangkan aktornya adalah pelaku usaha.
Kemudian dilanjutkan oleh Drs. Djauhari Oratmangun selaku Duta Besar RI untuk Tiongkok merangkap Mongoliayang menyampaikan dampak sinergi poros maritim dan belt and road initiative, dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Tiongkok yang terus berkembang. Namun, diplomasi pada masa pandemi saat ini lebih cenderung pada kerjasama produksi vaksin COVID-19. Selain itu, diplomasi ekonomi juga dilakukan melalui media digital dengan dua strategi, yaitu: 1. Promosi bisnis melalui berbagai webinar 2. Forum bisnis secara hybrid.
Penyampaian materi pada diskusi panel 2 diakhiri oleh Silmy Karim, SE., ME selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Ketua Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia yang menyampaikan bahwa perlu adanya perlindungan terhadap industri baja karena ada tiga praktek unfair terhadap industri baja nasional, yaitu Praktek Dumping, Praktek Circumvention dan Tax Rebate. Selain itu, Indonesia juga belum melakukan upaya maksimal untuk melindungi industri bajanya, SNI yang ditetapkan pun belum maksimal.
Berdasarkan berbagai hal tersebut, perlu memperkuat diplomasi ekonomi dalam industri baja. Pada diskusi panel 2 tersebut dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan kesimpulan bahwa diplomasi ekonomi dalam industri baja perlu diperkuat, terlebih karena berbagai praktek yang menghambat. Perlu adanya sinergi antara diplomat selaku fasilitator dan pelaku usaha selaku aktor agar diplomasi ekonomi bisa berjalan lancar.