Jakarta, TopBusiness—Dana Moneter Internasional (IMF) menilai positif sinergi kebijakan di Indonesia dalam menghadapi pandemi, yang mencakup kebijakan pengendalian pandemi di sektor kesehatan, kebijakan stimulus fiskal, kebijakan moneter akomodatif, pelonggaran kebijakan makro dan mikroprudensial, serta kebijakan burden sharing Bank Indonesia dengan Pemerintah.
“Secara umum Dewan Direktur IMF memandang bauran kebijakan ditempuh secara kuat dan cepat oleh otoritas Indonesia sehingga dapat menopang pemulihan ekonomi. Bank Indonesia menyambut baik hasil asesmen IMF terhadap perekonomian Indonesia tersebut, yang disampaikan dalam laporan Article IV Consultation tahun 2020 yang baru saja dirilis hari ini,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, hari ini.
Apresiasi dan catatan positif diberikan terhadap sejumlah kebijakan di bidang makroekonomi. Pertama, komitmen otoritas untuk mengembalikan batas atas defisit fiskal sebesar 3% pada 2023 secara gradual.
Kedua, penerapan kebijakan moneter akomodatif dengan tetap memperhatikan tingkat inflasi, melalui kebijakan suku bunga rendah dan pembelian SBN oleh BI dalam kondisi extraordinary saat ini.
Ketiga, kelanjutan upaya reformasi struktural dengan penerapan omnibus law dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi. IMF menilai Indonesia telah menangani pandemi dengan respons sinergi kebijakan yang bold, komprehensif, dan terkoordinasi. Selain itu, ketahanan ekonomi Indonesia yang terjaga dinilai sebagai cerminan kebijakan makroekonomi yang baik sejak sebelum pandemi.
Dalam laporannya, IMF memproyeksikan berlanjutnya perbaikan ekonomi Indonesia pada 2021, seiring dengan mulai dilaksanakannya program vaksinasi Covid-19 dan strategi kebijakan yang terkoordinasi.
“IMF mencermati faktor risiko yang perlu menjadi perhatian mengingat kondisi saat ini masih diliputi dengan ketidakpastian, yaitu risiko terkait kondisi pandemi Covid-19 yang dapat berlangsung lebih lama, potensi kerentanan di sektor perbankan dan korporasi non euangan terkait kualitas aset ketika dilakukan normalisasi dukungan kebijakan, dan pengetatan kondisi keuangan global. Selain itu, terdapat risiko perubahan iklim yang dapat kembali mengganggu perekonomian dan menambah beban fiskal,” Erwin berkata.