TopBusiness
  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR
No Result
View All Result
  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR
No Result
View All Result
TopBusiness
No Result
View All Result

Terindikasi Masalah, Anggaran Penanganan Covid-19 dan PEN di Kemenkes Perlu Ditelusuri

Busthomi
10 December 2021 | 14:33
rubrik: Ekonomi
Terindikasi Masalah, Anggaran Penanganan Covid-19 dan PEN di Kemenkes Perlu Ditelusuri

Jakarta, TopBusiness – Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Aksi Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (KAMPAK) Merah Putih Indonesia menggelar aksi unjuk rasa didepan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (10/12).

Aksi ini merupakan protes atas dugaan penyalahgunaan uang rakyat yang dikelola Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Hari ini pandemi belum usai dan kita seluruh masyarakat Indonesia merasakan bagaimana sakit dan terpuruknya ekonomi. Akan tetapi sangat disayangkan dalam keterpurukan ekonomi rakyat ini malah masih ada oknum oknum pejabat yang hanya mementingkan diri sendiri,” ujar Koordinator Aksi, Miwardi Nasution saat menyampaikan orasi di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/12/2021).

Dalam aksinya, mereka meminta Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin lantaran diduga melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) terkait belanja Produk Rapid Tes Antigen.

Adapun anggaran pembelian Rapid Tes Antigen untuk Tahun Anggaran (TA) 2021 ini sebesar Rp 1,6 triliun.

Miwardi Nasution mengatakan Menkes patut diduga ikut bermain dalam proyek pengadaan Rapid Tes Antigen ini. “Karena itu, kami mendesak Presiden Jokowi copot segera Menkes ini,” tegasnya.

Menurut dia, Menkes merupakan salah satu sumber masalah di pemerintahan ini. Karena itu, jika Menkes tetap menjadi bagian dari pemerintah ini maka semua agenda pemerintah di bidang Kesehatan akan terbengkalai.

Penyebabnya, nuansa ambil untung sangat kental di balik kebijakan Menkes soal alat Rapid Tes Antigen ini.

“Dari total anggaran kurang lebih Rp744, 75 triliun untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ada unsur dugaan Tindak Pidana KKN khusunya anggaran yang kelola Menkes pada tahun 2021 kurang lebih sebesar Rp1, 6 triliun untuk pembelanjaan produk Rapid Test Antigen,” ujarnya.

BACA JUGA:   Direktur Pertamina Bertamu ke KPK, Mengapa?

Untuk itu, dia mendesak KPK untuk meneliti dan menelusuri penggunaan anggaran penanganan Covid-19, terutama yang dilokasikan untuk bidang Kesehatan di Kemenkes. Sebab diduga kuat, ada nuansa berburu rente dibalik penggunaan anggaran tersebut.

“Kami mengultimatum agar jangan anggap remeh dengan dugaan korupsi di Kemenkes ini. KPK harus berani mengusut dugaan korupsi terkait Pembelanjaan Produk Rapid Tes Antigen dengan anggran kurang lebih sebesar Rp1,6 triliun  yang dikelola Menkes,” jelasnya.

Sementara itu, orator KAMPAK Merah Putih Indonesia, Bima Putra meminta Ketua KPK, Firli Bahuri agar jangan hanya bicara pemberantasan korupsi tanpa aksi nyata.

“Jangan hanya cakap saja akan tetapi kita sangat menunggu tindakan langsungnya, untuk membongkar dan menangkap para mafia-mafia yang menyalahgunakan uang rakyat anggaran Covid-19, khususnya  pembelanjaan produk Rapid Test Antigen,” pungkasnya.

FOTO: Istimewa

Tags: anggaran penanganan covid-19kemenkesKPK
Previous Post

TJSL BUMN Indhan Tanam Pohon di Pantai Subang

Next Post

Trakindo Sediakan 6.000 Vaksin di Makassar dan Sorong

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Email

TopBusiness - Inspire Great Business Performance | All Rights Reserved

  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR