Jakarta, TopBusiness – PT Bank Pembangunan Daerah Papua atau Bank Papua adalah bank daerah yang sahamnya dimilik oleh seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua. Bank yang proporsi usahanya 100% mencari laba itu dimiliki oleh Pemprov Papua dan Papua Barat serta seluruh kabupaten/kota di sana.
Tercatat, jumlah saham Bank Papua yang sebanyak 510.419 lembar saham tersebut, terbagi ke dalam dua jenis saham yaitu saham Seri A dan saham Seri B. Saham Seri A sebanyak 498.926 lembar saham. Saham ini dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua sebanyak 21,10% setara 107.721 lembar saham. Lalu Pemerintah Provinsi Papua Barat 16,87% (86.128 lembar saham), dan sisanya 59,77% (305.077 lembar saham) dimiliki 42 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Tanah Papua dengan besaran yang berbeda-beda.
“Sedangkan saham Seri B sebanyak 11.493 lembar saham atau sebesar 2,25% dimiliki oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Bank Papua Berdikari yang dimiliki oleh para karyawan Bank Papua,” demikian penjelasan yang disampaikan F. Zendrato selaku Direktur Utama Bank Papua saat menerangkan prorfil perusahaan di sesi penjurian TOP BUMD Awards 2022 yang digelar Majalah TopBusiness, Jumat (1/4/2022) secara virtual.
Hadir di sesi itu mendampingi Zendrato adalah Sadar Sebayang (Direktur Bisnis), Isak S. Wopari (Direktur Operasional), Betty J. Parinussa (Direktur Kepatuhan), Yuliana D. Yembise (Direktur Keuangan), Wastu Anggoro W. (Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis), Andreas Didik Wijayanta (Pemimpin Divisi Teknologi Informasi), dan Erna Kapisa (pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan).
Dan untuk menjadi bank regional yang kuat dan terpercaya sesuai visi-misi perusahaan, maka Bank Papua pun mengusung strategi bisnis untuk mencapai hal itu. Salah satu yang dilakukannya adalah penguatan infrastruktur teknologi informasi (TI). Tercatat ada lima Strategi Bisnis yang menjadi arah kebijakan Bank Papua sehingga Visi dan Misi Bank Papua dapat terpenuhi.
“Pertama, strategi peningkatan modal guna memperkuat ketahanan kelembagaan; kedua, human capital development; ketiga, product and service development; keempat, Teknologi Informasi dan Management Information System (MIS); dan kelima Good Corporate Governance (GCG) and Risk Management,” terang dia.
Untuk diketahui, Visi Bank Papua adalah “Menjadi Bank Regional Yang Kuat, Terpecaya, Berdaya Saing, Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi di Tanah Papua.” Dengan Misinya yaitu: 1. Memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder; 2. Mengelola bisnis melalui praktek perbankan yang sehat; 3. Menjalankan bisnis secara profesional; dan 4. Mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanah Papua.
Dan untuk mewujudkan Visi tersebut, Bank Papua pun membaginya dalam tiga pilar proses bisnis. Pilar 1 adalah kemampuan proses bisnis, layanan & sales (bisnis model), produk unggulan dan akses keuangan. Beberapa pendukung dalam hal ini adalah SDM yang andal, corporate culture, dan GCG.
Pilar 2 berupa ketahanan kelembagaan (permodalan, efisiensi, rentabilitas). Dalam hal ini dilakukan penguatan infrastruktur (jaringan dan teknologi), juga manajemen risiko & pengendalian (KPMR). Dan pilar 3 agen pembangunan daerah (berupa pertumbuhan kredit & komposisi kredit) melalui permodalan yang kuat dan diukung SOP.
“Dengan begitu, kami yakin bakal bisa mencapai visi tadi menjadi bank regional yang kuat, terpercaya, berdaya saing, dan mendukung pembangunan ekonomi di Tanah Papua,” terang dia.
Kinerja Keuangan
Lebih jauh Zendrato menegaskan, ditilik dari kinerja perusahaan juga kian positif di tengah pandemi ini. Seperti dari sisi tingkat kesehatan bank, berdasar aspek profil risiko Bank Papua, dari delapan risiko perbankan yang ada, dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir berada pada Peringkat Komposit 2 (Dua).
“Hal ini mencerminkan kondisi Bank yang secara umum memadai, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Namun perlu dicermati masih terdapat beberapa potensi Risiko Inhernet dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) masih mempunyai potensi risiko yang cukup signifikan yaitu Risiko Kredit dan Risiko Operasional,” terangnya.
Selanjutnya dari sisi kinerja keuangan, sepanjang tahun lalu, Bank Papua berhasil membukukan asset sebanyak Rp26,122 triliun, dengan laju kredit sebesar RpRp17,598 triliun, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) senilai Rp20,983 triliun. “Dengan raihan laba setelah pajak adalah Rp352,534 miliar. Semuanya alami peningkatan dibanding tahun 2020 lalu,” katanya.
Plus, kata dia, beberapa rasio perbankan juga masih postif per akhir 2021 lalu. Seperti RoA di 1,78%, RoE di 13,19%, NIM 6,26%, BOPO juga tak terlalu tinggi di 80,69%, CAR juga positif di 23,23%, dengan NPL bisa ditekan di 1,07% (net), dan untuk LDR/RIM masih bagus di 84,91%.
Andalkan TI
Selanjutnya, salah satu kehebatan dari Bank Papua ini adalah TI-nya. Dan di tahun 2021 lalu, BPD di timur Indonesia ini telah banyak mengusung terobosan dan inovasi dalam pemanfaatan TI ini. Beberapa inovasi digital guna memenuhi kebutuhan pelanggan itu, diterangkan Zendrato adalah:
Pertama, layanan WhatsApp Business Corporate Bank Papua dengan nama Papua Customer Care atau “PACE” yang merupakan layanan informasi produk dan layanan berbasis chatbot melalui aplikasi WA di nomor 081344605555, sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi produk dan layanan Bank Papua kapan dan dimana saja.
Kedua, aplikasi Papua Digital Service merupakan fitur layanan yang memberikan kemudahan kepada nasabah Bank Papua untuk dapat mengambil nomor antrean kapan dan di mana saja melalui telepon seluler.
Ketiga, untuk perluasan jangkauan layanan Bank Papua di daerah-daerah remote di Papua melalui aplikasi Laku Pandai yang merupakan layanan keuangan tanpa kantor, dalam rangka keuangan inklusif melalui kerja sama dengan agen-agen atau mitra usaha bank dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi sehingga diharapkan masyarakat dapat menikmati layanan perbankan tanpa perlu mengeluarkan biaya transportasi yang tinggi untuk mengunjungi kantor Bank Papua.
Keempat, dalam mendukung sistem pembayaran non tunai di eran kenormalan baru, Bank Papua juga telah memiliki layanan QRIS, dimana nasabah dan masyarakat kini dapat menggunakan QRIS Bank Papua sebagai sistem pembayaran yang relatif aman, cepat, nyaman dan efisien melalui aplikasi mobile banking Bank Papua. Hal ini juga memudahkan mitra usaha perdagangan dan UMKM, dimana QRIS Bank Papua bisa sebagai alternatif pembayaran non tunai dari pembeli.
Kelima, digitalisasi Bank Papua mendukung implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan mengakomodir transaksi nasabah berbasis industry 4.0. Saat ini, Bank Papua telah memberikan kontribusi tinggi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga berperan penting sebagai bank persepsi pengelolaan kas daerah secara mudah, cepat, aman dan akuntabel dengan menghadirkan Modul Pengeluaran Kas Daerah melalui Aplikasi CMS dan SP2D Online. Aplikasi ini terhubung dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu melalui kanal 7020, Modul Penerimaan Kas Daerah melalui Penerimaan pembayaran pajak daerah seperti PBB, BPHTB, Pajak Hotel, pajak restoran, pajak hiburan serta pajak perijinan lainnya melalui kanal Teller, ATM, mobile banking dan modern channel seperti GOPAY.
“Dalam pemanfaatan TI ini, kami telah melakukan banyak perbaikan sistem. Tahun 2020, Bank Papua melakukan Migrasi Core Banking Sistem dari Desktop base ke Webbase,” katanya.
“Dan di 2021 lalu telah dilakukan Pemindahan Data Recovery Center (DRC) ke lokasi yang memiliki standar level keamanan dan tier yang lebih tinggi, dan untuk menjamin kontinuitas bisnis maka setiap tahun dilakukan uji live DRC dengan skenario uji yang ditetapkan secara independent oleh Unit Manajemen Risiko,” papar Zendrato lagi.
Kontribusi Bank Papua
Keandalan Bank Papua juga kian terlihat dari aspek kontribusinya ke pembangunan daerah dan bahkan nasional. Tercatat, untuk setoran dividen atau PAD dalam lima tahun terakhir juga terus meningkat. Di tahun 2021 lalu, PAD yang disetor sebanyak Rp193,894 miliar atau meningkat tajam dari sebelumnya Rp62,299 miliar di tahun 2017 lalu.
Selain itu, Bank Papua juga banyak mengucurkan pembiayaan untuk proyek infrastruktur yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN). Seperti pembiayaan LRT Jabodebek di Jakarta dengan total pembiayaan Rp500 miliar. Lalu, Tol Cimanggis Cibitung (Rp250 miliar), pembiayaan Tol Waskita Bumi Wira di Surabaya (Rp100 miliar), pembiayaan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Kalimantan Timur (Rp350 miliar), dan pembiayaan Infrastruktur Pembangunan 14 Bandar Udara di bawah kelolaan PT Angkasa Pura I (Persero) senilai Rp500 miliar.
Selanjutnya, Bank Papua juga tak lupa mengucurkan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di Tanah Papua seperti pembangunan Jalan Nabire-Waropen (SP3 Demisa-Botawa) dengan total pembiayaan Rp5,1 miliar, pembangunan Jalan Mulia-Yamo, Kabupaten Puncak Jaya (Rp10 miliar), peningkatan jalan dalam kota Ilaga untuk Ruas Tugu-Bandara Aminggaru E Lajur (Rp7,5 miliar).
“Juga ada pembiayaan ke PT PLN (Persero) sebagai belanja modal (capex) untuk pembangunan atau pun pemeliharaan jaringan listrik di seluruh Indonesia, termasuk ke Papua, dengan total Pembiayaan Rp450 miliar,” katanya.
Tak hanya kredit-kredit ke korporasi besar, Bank Papua juga aktif memberikan kredit kepada Orang Asli Papua (OAP) yang terus menjadi perhatian dari manajemen dengan mempermudah persyaratan kredit yang telah diatur melalui SK Direksi Nomor: 45.1/DIR-BPD/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Perubahan atas SK nomor 09/DIRBPD/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Kebijakan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.
Juga ada SK Direksi Nomor: 59/DIRBPD/IX/2021 Tanggal 06 September 2021 tentang Kredit Papeda (Program Percepatan Akses Keuangan Daerah) melalui penguatan kapasitas usaha (pelatihan, dukungan sarana prasarana) rasio pembiayaan UMKM paling rendah 20%, bantuan pemasaran produk, dan keringanan persyaratan agunan.
“Khusus untuk kredit Papeda ini dapat dikatakan cukup spesial dikarenakan kredit tersebut merupakan kredit tanpa bunga (0%) dan tanpa agunan tambahan dengan fokus penyaluran adalah kepada pelaku UMK yang belum bankable. Dan salah satu bentuk keberpihakan terhadapat OAP yaitu pembagian penyaluran Papeda ini sebanyak 80% OAP dan 20% non OAP,” pungkas Zendrato.
FOTO: TopBusiness