Jakarta, TopBusiness – Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2023. Target pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5,3-5,9 persen.
Adapun laju inflasi ditargetkan dua hingga empat persen, nilai tukar rupiah Rp 14.300 hingga Rp 14.800 per dolar AS, tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun 7,34 hingga 9,16 persen, harga minyak mentah Indonesia US$ 90 hingga US$110 per barel, lifting minyak bumi 660 ribu-680 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1.050 ribu hingga 1.150 ribu barel setara minyak per hari.
Penetapan target asusmi makro RAPBN 2023 ini setelah dilakukan serangkaian rapat dengan panitia kerja (panja) Banggar dengan perwakilan dari pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Selanjutnya kesepakatan ini disahkan dalam rapat penyampaian dan pengesahan laporan Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR RI dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
“Tema RKP 2023 yang disepakati adalah ‘Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’,” ujar Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat di Jakarta, Senin (27/6/2022).
Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan.
Di sisi lain, dampak scarring effect memicu supply disruption yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa.