Jakarta, TopBusiness – Sepanjang semester I-2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) surplus sebesar Rp 73,6 triliun atau setara dengan 0,39 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
“APBN semester I masih tercatat surplus Rp 73,6 trilun, jadi ini 6 bulan berturut-turut APBN mengalami surplus,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa, seperti dikutip Kamis (28/6/2022).
Menkeu menilai, surplus APBN hingga akhir Juni 2022 terbilang sangat baik jika dibandingkan akhir Juni 2021 yang tercatat defisit Rp 283,1 triliun. Surplus itu ditopang oleh pendapatan negara yang tumbuh signfikan dibandingkan belanja negara.
Pendapatan negara sepanjang semester I-2022 tercatat sebesar Rp 1.317,2 triliun atau tumbuh 48,5 persen secara tahunan (yoy). Realisasi itu setara 58,1 persen dari target yang sebesar Rp 2.266,2 triliun. Sementara belanja negara tercatat mencapai Rp 1.243,6 triliun atau tumbuh 6,3 persen (yoy).
Adapun realisasi itu setara 40 persen dari pagu anggaran belanja negara yang sebesar Rp 2.714, 2 triliun. Menurut Sri Mulyani, dengan adanya surplus maka pembiayaan utang mengalami penurunan.
Hingga akhir Juni 2022, pembiayaan utang baru sebesar Rp 153,5 triliun atau turun 63,5 persen (yoy) dibandingkan periode sama di 2021 yang mencapai Rp 421,1 triliun.
“Kondisi APBN semester I luar biasa positif dengan SILPA mencapai Rp 227,1 triliun, dan bahkan pembiayaan anggaran melalui penerbitan surat utang menurut Perpres seharusnya Rp 840,2 triliun, tapi kita hanya merealisasikan Rp 153,5 triliun. Ini menurun drastis dibandingkan tahun lalu,” papar dia.
Ia menyatakan indikator positif APBN disepanjang semester I-2022 akan menjadi hal yang baik bagi pemerintah untuk menghadapi semester II-2022, dikarenakan lingkungan global yang masih bergejolak dan berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri.
Sebab itu, kata Sri Mulyani, pemerintah akan fokus menjaga penerimaan negara tetap stabil dan terjaga sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional. Begitu pula pada belanja negara, realisasinya akan dijaga sesuai dengan target dan prioritas nasional untuk menjaga pemulihan ekonomi, kesejahteraan masyakrat, dan daya beli masyarakat.