Jakarta, TopBusiness – PT SGMW Multifinance Indonesia berusaha menyeimbangkan keterhubungan antara manajemen risiko dan proses layanan terhadap pelanggan. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengedepankan transparansi dengan didukung beragam perlakuan teknis yang mesti dilakukan.
Saat sesi pendalaman materi presentasi bertema Moving Forward for New Challenges, Kepala Bagian Hukum dan Kepatuhan, Ade Syahputra Sidiqi menyatakan terkait dengan keterhubungan manajemen risiko dan layanan tak bisa dihindari. Dalam pandangan dia, kalau dari sisi sudut pandang pelanggan adalah layanan. “Service itu adalah kecepatan, memberikan keputusan dan segala macam. Wajarlah, kami ini kebetulan perusahaan startup baru. Jadi kami sangat menjaga sekali aset-aset yang berkualitas di kami. Jadi penafsiran service di kami ini, sebetulnya service itu banyak yah bisa dari service kecepatan bagi customer untuk pemberian keputusan,” papar Ade dihadapan Dewan Juri TOP GRC Awards 2022, yang berlangsung secara daring melalui aplikasi zoom meeting, di Jakarta, Kamis (11/08/2022).
Sementara itu, perusahaan memiliki cara tersendiri agar dapat menyeimbangkan proses layanan terhadap pelanggan yaitu dengan mengedepankan sisi transparansi. “Service bagi kami sebetulnya lebih kepada transparansi. Jadi yang kami jual itu adalah transparansi kepada customer, karena pengalaman saya puluhan tahun di multifinance, kebetulan transparansi ke debitur ini agak sulit. Dari awal pengajuan kredit dari debitur. Ini ‘kan ada kewajiban dari OJK yah, harus memberikan segala informasi mengenai asuransinya berapa, mengenai bunga sistemnya seperti apa? Jadi yang pertama memang transparansi dulu kita kedepankan,” jelas dia.
Pada gilirannya dengan mewujudkan transparansi maka ada saling pengertian antara pelanggan dengan perusahaan. “Karena kalau kita sudah transparansinya bagus, customer akhirnya lega dan kita pun lega. Karena kita tak menutupi,” ujar Ade.
Bahkan perusahaan pun untuk mengantisipasi terjadinya risiko, dan menjaga kualitas aset agar tetap terjaga memiliki mekanisme di tataran teknisnya. Tentu saja, harus sepengetahuan pelanggan tersebut melalui nota perjanjian.
“Dan di kita memang karena menjaga kualitas aset, kita pasang GPS (global positioning system) di kendaraan kita dengan persetujuan dari customers. Nah di kontrak kita sebut semua, customer juga mengetahui. Jadi memang itu keputusan masing-masing underwriting kalau dilihat dari customer-nya cukup agak sedikit berisiko. Pertama ini, yang paling sangat essential itu di DP dulu. Kalau DP-nya rendah, nah ini sangat berisiko. Jadi dari sisi underwriting untuk dari korporasi maupun perseorangan, DP dulu kita nilai berapa. It’s Ok,” urai dia.
Setelah dapat diketahui seberapa besar peluang pelanggan dalam mengangsur dapat diketahui melalui DP (down payment) atau uang muka, maka perusahaan dapat melangkah ke syarat berikutnya. “Kalau dari DP dengan pungutan yang besar, baru kita nilai dari sisi 5 C-nya itu 5 C dan 1 H-nya. Character dan lainnya, jika dia korporasi punya liability-nya berapa, kita jumlahkan kira-kira bisa tidak untuk membayar angsuran?,” dia menerangkan.
Dia menambahkan, dengan skema tersebut proses keputusan pun akan memakan waktu. “Memang tantangannya adalah akan sedikit lama, akan sedikit menambah waktu untuk memberikan keputusan disetujui atau tidak. Untuk “customer” agak sedikit berisiko. Tapi untuk customer yang bagus, DP-nya tinggi, pokok utangnya tinggi dan segala macam, itu sangat cepat sekali. Jadi penilaian service ini pun dari angle mana kita harus menilai,” ungkap dia.