Jakarta, TopBusiness – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh cukup tinggi yakni 5,44 persen pada kuartal II 2022. Pada kuartal III 2022 ini, Presiden memperkirakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di kisaran 5,4 persen hingga 6 persen.
Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tersebut menjadi yang tertinggi di antara negara-negara G20, sehingga hal ini dinilainya sebagai modal untuk menumbuhkan rasa optimisme.
“Jangan pesimis, memang yang kita hadapi ini bukan barang gampang, bukan barang mudah, tapi kita tetap harus optimis. Kuartal II tumbuh 5,44 persen, perkiraan saya ekonomi akan tumbuh di kuartal III ini 5,4 persen sampai 6 persen,” ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2023, Kamis (29/9/2022).
Perkiraan tersebut, menurut Jokowi didasarkan optimisme konsumen yang masih pada posisi tinggi, di mana Indeks Kepercayaan Konsumen berada di angka 124,7 pada Agustus dibanding pada Juli hanya 123.
“Artinya, di situ ada optimisme. Kemudian, juga ini berkaitan dengan perbankan, kredit tumbuh 10,7 persen, Ini juga menurut saya cukup tinggi,” katanya.
Kemudian, neraca dagang Indonesia juga surplus 28 bulan berturut-turut, termasuk pada Agustus kemarin surplus 5,7 miliar dolar Amerika Serikat (AS). “Ini gede banget loh angka surplusnya. Selain itu, PMI Manufaktur kita di angka di atas global yakni 51,7,” ujar Jokowi.
Defisit di Bawah 3 Persen
Jokowi juga menegaskan, pemerintah tetap akan mempertahankan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada di bawah 3 persen pada 2023.
“Banyak yang menyarankan ‘Presiden Jokowi, untuk tumbuhkan ekonomi kita minta saja ke DPR agar fiskal kita bisa diberi lebih (ruang defisit) dari 3 persen lagi seperti krisis’. Saya diskusi dengan Bu Menkeu, beliau kasih alasan banyak, jadi ya tetap di bawah 3 persen saja, yang penting APBN kita harus sehat, ini kunci,” kata Presiden.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam acara United Overseas Bank (UOB) Economic Outlook 2023 yang juga dihadiri Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan pejabat terkait lain.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diizinkan melebihi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama tiga tahun atau berakhir pada 2022.
“Sekarang semua negara sedang berkonsentrasi menguatkan dari namanya inflasi. Ini jadi momok semua negara, takut sama barang yang namanya inflasi, ini ketakutan luar biasa,” ungkap Presiden.
Menurut Presiden Jokowi, inflasi Indonesia secara year on year (yoy) ada pada posisi 4,6 persen, lebih rendah dibanding negara lain. “Kenapa bisa kita jaga seperti ini? Karena menurut saya, antara otoritas pemegang fiskal APBN, yaitu Bu Menteri Keuangan dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia berjalannya beriringan, rukun, sinkron,” kata Presiden.