Rencana Bisnis Mewujudkan Tata Kelola BUMD

Oleh:

Dr. Endangsuratminingsih, S.H.,Sp.N

 

Rustian Kamaludin menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya BUMD oleh pemerintah daerah adalah sebagai pusat laba. Artinya BUMD merupakan unit organisasi dalam tubuh pemerintah daerah yang didirikan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah yang mendirikan. Prestasi BUMD tersebut diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan nilai investasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai investor¹.

Manfaat Pendirian BUMD  

Dalam perkembangan  dunia usaha, BUMD dihadapkan tantangan yang berat sebagai wujud nyata dari investasi daerah.  Berdasarkan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, pemerintah daerah tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat.  BUMD dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan Perda. Berkaitan dengan eksistensi BUMD, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemda, Pasal 331 ayat (4) tentang tujuan didirikannya BUMD adalah:    

a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya. Pada dasarnya tujuan didirikannya BUMD adalah memberikan manfaat atau keuntungan bagi daerah yang bersangkutan. Manfaat utama dengan didirikannya BUMD menurut penulis adalah manfaat secara ekonomi. Manfaat ekonomi bagi daerah dapat dimaknai secara luas, yaitu memberikan keuntungan secara finansial bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan perekonomian secara luas bagi masyarakat dimana BUMD tersebut berada.

b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Ketentuan Pasal 334 UU Pemda yang mengatur bahwa tujuan utama BUMD adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum penyediaan barang dan/atau jasa yang baik dan bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat luas sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Kondisi ini mencerminkan fungsi BUMD sebagai fungsi publik.

c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

          Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang dibentuk. Peranan BUMD dalam sistem perekonomian daerah diharapkan dapat berperan di samping sebagai penyeimbang kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyetoran dividen sebagai bagian laba BUMD. 

Penyertaan Modal BUMD

              Penyertaan modal ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal dimaksud dapat dilakukan dalam rangka pembentukan BUMD maupun penambahan modal BUMD, baik berupa uang maupun barang milik daerah. Terkait dengan barang milik daerah yang disertakan, harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut akan dijadikan penyertaan modal. Selain itu, sumber modal BUMD itu sendiri terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal  lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.    

Rencana Bisnis BUMD

 Dalam pelaksanaannya antara pemegang saham dengan direksi membuat rencana kerja yang ditetapkan oleh RUPS yang mana dalam rencana bisnis telah dibuat rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 5 Permendagri Nomor 118 Tahun 2018, menyebutkan bahwa rencana bisnis disusun untuk menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para pemangku kepentingan. Hal ini diperlukan apabila BUMD akan melaksanakan Kerjasama dengan pihak lain, maka biasanya diperlukan rencana kerja untuk menunjukkan gambaran bisnis dari BUMD tersebut.

Di samping itu penyusunan rencana bisnis juga dilakukan untuk memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD. BUMD tanpa memiliki rencana bisnis akan kehilangan arah karena rencana bisnis dibuat dengan prinsip kehati-hatian, untuk :

1. Menentukan strategi bisnis BUMD
2. Mengarahkan pengurus BUMD agar fokus pada tujuan, strategi bisnis.
3. Membantu menghadapi persaingan usaha dan menarik investor.

          Dalam hal terdapat terdapat perubahan  terhadap Rencana Keja bisnis yang telah disahkan biasa diajukan perubahan rencana bisnis yang disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan perda tentang penyertaan modal, kecuali perubahan rencana bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Indikator Kinerja Pengurus BUMD

Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level BUMD, sebagai indikator contoh penilaian berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2018, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. Petunjuk pengisian sebagai berikut:

(1). Diisi nomor halaman.

(2). Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) atau pasal 43 ayat (1).

(3)  a. Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap  penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi.

b. Bobot penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.

(4)  Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.

(5) Nilai akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (6) atau pasal 43 ayat (4).

Tabel 1: Contoh Cara Penghitungan Nilai Akhir UKK  terhadap Anggota Dewan Pengawas/Anggota Komisaris  atau Anggota Direksi BUMD².

                Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap penyertaan modal BUMD. Hal tersebut bila dikaitkan dengan BUMD berbentuk Perseroda yang berorientasi pada profit, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan hubungan antar pemangku kepentingan.

________________________________________________________

Catatan Kaki

1. Anjar Sri, et.al., Strategi Pengelolaan BUMD Persero Untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Private Law Vol. III, Nomor. 2, Edisi bulan Juli-Desember 2015, Hlm 59
2. PeraturanPemerintahNomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, Lampiran tabel perhitungan nilai akhir UKK terhadap anggota dewan pengawas/anggota komisaris anggota direksi BUMD, Jakarta 7 Mei 2018.

REFERENSI

1. Muryanto Taruno Yudho, 2017. Tata Kelola BUMD, Malang: Penerbit Intrand Publishing
2. Pramono, Nindyo. 2019. Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Nomor 305 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor  6173);

Peraturan Menteri                

Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).