Jakarta, TopBusiness – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama mitra kerja Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus bekerja sama melanjutkan pembangunan jalan tol dan meningkatkan kualitas pengelolaan jalan tol dalam rangka peningkatan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia.
“Hingga Maret 2023 terdapat 70 ruas jalan tol operasi yang dikelola oleh 49 BUJT dengan total panjang jalan tol 2.623,51 km. Ditargetkan hingga akhir 2024 akan tersambung jalan tol sepanjang total 3.196 km, dimana jalan tol yang saat ini dalam tahap konstruksi sepanjang 720 km,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Selasa (28/3/2023).
Danang menjelaskan, jalan tol yang sudah terbangun dan mulai beroperasi sepanjang tahun 2023 ini sepanjang 24,39 km yaitu Semarang-Demak Seksi 2 (16,01 km), Bekasi-Cawang-Kp Melayu seksi 2A (4,88 km), dan Cinere-Jagorawi seksi 3A (3,5 km). Selanjutnya, direncanakan hingga akhir 2023 jalan tol beroperasi akan bertambah 309,78 km, yaitu Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi 4-6 (28,2 km), Ciawi-Sukabumi seksi 2 (11,9 km), Cibitung-Cilincing seksi 4 (7,7 km), Cimanggis-Cibitung seksi 2 (23,01 km), Serpong-Cinere seksi 2 (3,6 km), Sigli-Banda Aceh seksi 5-6 (13,2 km), Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 1-2 (38,45 km), Pasuruan-Probolinggo seksi 4A (8,57 km), Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 3 (31,25 km), Serpong-Balaraja seksi 1B (5,4 km), Kisaran-Tebing Tinggi (47,6 km), Binjai-Langsa (26,2 km), dan Sp. Indralaya-Prabumulih (64,7 km).
Sedangkan pada tahun 2024 ditargetkan sepanjang 262,41 km jalan tol akan beroperasi, yaitu Kayu Agung-Palembang-Betung (24,9 km), Padang-Pekanbaru (24,7 km), Cinere-Jagorawi seksi 3 (2 km), Sigli-Banda Aceh seksi 1 (24,67 km), Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 3-4 (58 km), Serang-Panimbang seksi 2 (24,17 km), Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo Paket 1-2 (42,37 km), Yogyakarta-Bawen seksi 1 (8,8 km), dan Jalan Tol Akses IKN (52,8 km).
“Sebagai upaya pengelolaan jalan tol berkelanjutan, Kementerian PUPR terus mendorong BUJT untuk terus meningkatkan kualitas dan estetika jalan tol dengan beautifikasi dan landscaping, serta memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana instruksi Menteri PUPR,” ujar Danang.
Dalam rangka meningkatkan fungsi monitoring penyelenggaraan jalan tol, Danang menyampaikan bahwa telah dilakukan juga pengembangan teknologi, salah satunya penerapan sistem transaksi tol non tunai nirsentuh (MLFF) dengan memanfaatkan teknologi Global Navigation Satelite System (GNSS) sehingga dapat menghilangkan antrean di gerbang tol. MLFF ditargetkan akan diujicoba di Jalan Tol Bali-Mandara pada Juni 2023.
Terakhir, Danang mengungkapkan bahwa masih ada beberapa kendala penyelenggaraan jalan tol, di antaranya keterbatasan fiskal pemerintah serta penurunan kemampuan investor akibat kondisi perekonomian global.
“Maka untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan ketergantungan pada APBN, diperlukan creative financing melalui pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Dukungan Pengusahaan Jalan Tol. Diharapkan BLU ini dapat menjadi penyelesaian untuk permasalahan ketersediaan pembiayaan pembebasan tanah maupun dukungan pemerintah lainnya,” tutur Danang.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta BPJT agar dalam pengusahaan jalan tol harus mengedankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan. “Kami meminta BPJT agar meningkatkan pengawasan pada pembangunan konstruksi jalan tol dalam rangka pemenuhan SPM,” katanya.
albarsyah
3 Jembatan di Denpasar Siap Diresmikan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan konektivitas antar kawasan dengan membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan pembangunan penggantian 3 (tiga) jembatan yang berada di Jalan Gatot Subroto Timur, tepatnya di Ruas Simpang Cokroaminoto – Simpang Tohpati, Denpasar, Bali.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, konektivitas antar kawasan perlu terus ditingkatkan agar aliran barang, jasa, dan manusia bisa lebih lancar dan efisien. Dengan konektivitas yang baik, diharapkan pertumbuhan ekonomi kawasan meningkat.
“Pembangunan infrastruktur jembatan, flyover dan underpass akan meningkatkan konektivitas antar-kawasan, di samping memberikan alternatif bagi warga untuk meningkatkan produktivitas perekonomian,” kata Menteri Basuki.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan dan Jembatan (BBPJN) Jawa Timur – Bali Apri Artoto mengatakan, konstruksi ketiga jembatan tersebut yaitu Jembatan Tukad Bindu sepanjang 53,5 meter, Jembatan Tukad Ayung sepanjang 63,5 meter dan Jembatan Tukad Penatih sepanjang 63,5 meter rampung pada Februari 2023 dan siap diresmikan.
“Pembangunan ketiga jembatan ini dimulai sejak April 2021 lalu oleh PT Brantas Abipraya (Persero) selaku kontraktor pelaksana dan PT Wiranta Bhuana Raya KSO PT Weistan Konsultan Pembangunan dan PT Sinergi Teknik Utama sebagai konsultan. Dengan nilai kontrak pembangunan ketiga jembatan ini sebesar Rp109,823 miliar,” jelas Apri.
Ketiga jembatan tersebut, sebelumnya merupakan jembatan rangka baja bertipe Australian yang memiliki lebar perkerasan 7 meter (2 lajur) dan lebar perkerasan jalan 14 meter (4 lajur, 2 jalur). Setelah dilakukan penggantian, ketiga jembatan tersebut saat ini bertipe konstruksi girder beton supaya masa layanannya lebih kuat dan tahan lama.
Adapun item pekerjaan konstruksi pada ketiga jembatan tersebut meliputi Pekerjaan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah dan Geosintetik, Perkerasan Berbutir, Perkerasan Aspal, Struktur dan Pekerjaan Harian.
Selama pelaksanaan konstruksi, BBPJN Jawa Timur – Bali telah berkoordinasi dengan Polda Bali dan Polresta Denpasar demi kenyamanan pengguna jalan. Terlebih, ketiga jembatan tersebut berada di ruas jalan nasional yang merupakan salah satu jalur utama logistik lintas selatan Pulau Bali.
“Demi kenyamanan pengguna jalan, Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan memberlakukan skema lalu lintas selama 3 tahap pengerjaan konstruksi. Seperti pemberlakuan buka tutup arus lalu lintas dari arah Tohpati dan Cokroaminoto di Tahap 1, kemudian pengalihan arus lalu lintas melalui jalur pelebaran dan eksisting di Tahap 2, dan pembukaan jalur pelebaran jalan dengan pemasangan rambu-rambu pengalihan ketika pekerjaan pembongkaran jembatan eksisting pada Tahap 3,” jelas Apri.