Jakarta, TopBusiness – International Finance Corporation (IFC) baru-baru ini mengumumkan kebijakan untuk berhenti mendanai proyek batubara baru di berbagai negara tujuan.
Kebijakan ini dikeluarkan setelah tekanan kuat dari kelompok masyarakat sipil global agar IFC menyelaraskan portofolionya dengan perjanjian Paris.
Komitmen IFC ini berarti menganulir kebijakan sebelumnya di mana IFC masih mengizinkan klien perantara keuangan, seperti bank komersial untuk mendukung proyek batubara baru asalkan bank tersebut keluar dari portofolio proyek batubara pada 2030.
Sejak Mei 2019, IFC yang berfokus dalam pembiayaan investasi di sektor swasta telah menggelontorkan investasi sebesar hampir US$40 miliar untuk berbagai klien perantara keuangan, salah satunya bank ternama asal Asia Timur. Bank tersebut juga mendanai proyek pembangkit listrik di Indonesia.
Peneliti Trend Asia, Andri Prasetiyo mengatakan butuh perjuangan panjang sampai pada akhirnya IFC menyetop dukungan pada proyek batubara baru. “Perjuangannya sangat panjang dan terlambat tujuh tahun dari perjanjian Paris,” ujar Andri Prasetiyo dalam pernyataannya tertulisnya yang dikutip, Kamis (13/4/2023).
Komitmen terbaru IFC ini kata Andri juga menjadi lonceng kematian bagi industri batubara. “Juga sebagai peringatan keras bagi lembaga keuangan yang masih mengeluarkan uang publik untuk mendanai proyek energi kotor batubara,” kata Andri.
Andri menambahkan praktik ekuitas hijau atau GEA yang diusung IFC sebagai konsep pendanaan yang diklaim lebih berwawasan lingkungan, seharusnya memberikan kontribusi signifikan dalam transisi energi untuk mengatasi persoalan krisis iklim.
Jika ingin menyelaraskan seluruh portofolionya dengan perjanjian Paris, lanjut Andri, IFC juga harus menghentikan pendanaan energi fosil lainnya, seperti minyak dan gas fosil. “GEA seharusnya digunakan hanya untuk mendanai proyek-proyek energi terbarukan,” ujar Andri.
Climate and Energy Manager Greenpeace Indonesia, Didit Haryo Wicaksono mengatakan komitmen terbaru IFC tersebut sudah seharusnya otomatis menarik pendanaan sebuah bank ternama di Asia Timur dari proyek pembangkit listrik di Indonesia.
Sebab kata Didit bank tersebut sebelumnya sudah berkomitmen tidak akan lagi mendanai bisnis yang merusak lingkungan atau melanggar hak azasi manusia.
“Mereka harus segera menarik pendanaan mereka di salah satu proyek energi kotor batubara terbesar yang masih tersisa di Indonesia,” kata Didit.
Diketahui pembangkit listrik tersebut berada di Suralaya, Banten. Temuan Trend Asia dan Resources sebuah lembaga pengawas finansial berkelanjutan, menunjukkan pembangkit listrik itu diperkirakan akan melepaskan rata-rata 250 juta ton karbondioksida selama 25 tahun masa operasinya, setara dengan emisi rata-rata negara Thailand atau Spanyol.
Angka penderita infeksi saluran pernapasan akut(ISPA) di daerah tersebut juga tinggi. Data dari Dinas Kesehatan Cilegon sejak tahun 2018 hingga Mei 2020 ada 118.184 kasus ISPA.
Direktur Pena Masyarakat, Mad Haer Effendi mengatakan kesehatan warga menjadi taruhan akibat adanya pembangkit listrik tersebut.
Mad Haer juga mengatakan komitmen IFC untuk tidak menyalurkan pendanaan ke lembaga keuangan yang masih membiayai batubara menunjukkan tren penghentian pembiayaan batubara global.
“Jika bank BUMN di Indonesia masih belum memiliki komitmen untuk sepenuhnya berhenti membiayai batubara, maka artinya IFC tidak dapat lagi menyalurkan pendanaan ke bank-bank BUMN tersebut selama mereka tidak memiliki komitmen untuk berhenti membiayai batubara,” ujarnya.