Jakarta, TopBusiness – Pemerintah Republik Indonesia, diwakilkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hari ini menandatangani surat minat kerjasama (Letter of Intent/LoI) dengan Tony Blair Institute of Global Change (TBI) untuk menjajaki kolaborasi di bidang pemerintahan digital.
Pemanfaatan tekonologi digital untuk meningkatkan layanan publik di Indonesia, negara kepulauan terbesar di Dunia dan salah satu negara anggota G20, telah dilansir sebagai salah satu prioritas terpenting pemerintah dalam upayanya untuk mengubah Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Bapak Abdullah Azwar Anas menyaksikan penandatanganan LoI yang dilakukan oleh Sekretaris Kementerian PANRB, Ibu Rini Widyantini dan Jalil Rasheed, Managing Director TBI Asia. Penandatanganan LoI tersebut dilakukan di kantor pusat TBI di London
“Saya senang dapat memasuki kolaborasi baru dengan Tony Blair Institute of Global Change. Penandatanganan LoI hari ini akan membukakan jalan untuk kolaborasi yang lebih lanjut dan lebih erat, memastikan kalau tidak ada seorang pun di Indonesia yang tertinggal oleh gelombang digitalisasi di negara ini. Kami menantikan untuk melihat bagaimana kemajuan teknologi digital dapat meningkatkan pelayanan publik di Indonesia,” ujar Bapak Anas yang sedang melakukan kunjungan dinas ke Inggris dan Estonia minggu ini.
“Teknologi harus bisa menjadi pendorong perubahan yang positif,” kata Ibu Astrid Dita, Kepala Bidang Teknologi di TBI Indonesia, “Tony Blair Institute siap untuk memperdalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan dampak-dampak positif dari teknologi, khususnya dalam ruang pemerintah. Kami berharap dapat mendampingi Pemerintah Indonesia sepanjang perjalanan transformasinya untuk membawa dampak besar yang bermanfaat secara luas bagi masyarakat Indonesia,” tegasnya adalam keterangan resminya kepada Top Business, Rabu (31/5).
Menurut surat minat kerja sama (LoI) tersebut, TBI akan menelusuri potensi dukungan dalam ranah pemerintahan digital dan mesin pemerintahan.
Penandatanganan surat minat kerja sama ini dilakukan dua bulan setelah Menteri Anas bertemu dengan Tony Blair, Ketua Eksekutif Tony Blair Institute for Global Change dan mantan Perdana Menteri Inggris (1997-2007)