Jakarta, TopBusiness—Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, menyampaikan apresiasinya atas upaya PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, bersama PT Bank Syariah Indonesia Tbk., (BSI) dalam mendorong pendalaman pasar modal syariah di Indonesia, Hal itu melalui transaksi sekuritisasi syariah dengan menerbitkan EBAS SP (Efek Beragun Aset Syariah berbentuk Surat Partisipasi) pertama di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Wapres dalam keynote speech pada seremonial pencatatan EBAS-SP SMF-BRIS01 di Bursa Efek Indonesia (BEI), hari ini.
“Pencatatan Efek Beragun Aset Syariah oleh Bank Syariah Indonesia dan PT Sarana Multigriya Financial kian menambah ragam instrumen keuangan syariah yang tersedia di pasar keuangan. Ini menjadi sumber alternatif pembiayaan di sektor perumahan bagi perusahaan dan juga sebagai alternatif investasi bagi masyarakat selain sukuk, saham, dan reksadana syariah,” imbuh Wapres.
Selain diversifikasi sumber pembiayaan, lanjut Wapres, penerbitan Efek Beragun Aset Syariah ini memiliki banyak manfaat lainnya. Diantaranya, keuntungan yang didapat dari pemakaian instrumen ini dapat membantu perkembangan perusahaan, penyediaan dana yang lebih murah, serta dapat digunakan oleh perusahaan berskala menegah kecil dalam meningkatkan likuiditas perusahaan.
Untuk itu, Wapres pun mengimbau agar inovasi dalam bidang instrumen keuangan syariah dapat terus ditingkatkan. Sehingga, akan memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi dunia keuangan syariah dan masyarakat. “Di pasar keuangan berbagai instrumen keuangan terus berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan masyarakat,” papar Wapres.
“Inovasi-inovasi produk keuangan terus bermunculan, terlebih di era digitalisasi ini, yang menuntut sektor keuangan syariah juga harus mampu dan cepat beradaptasi terhadap perkembangan produk-produk yang ditawarkan,” pungkas Wapres.
Acara pencatatan EBA Syariah senilai Rp 297,7 miliar tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara; Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wiroatmodjo; Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, merangkap Dewan Komisioner OJK, Inarno Djajadi; Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban; Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna; Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN Kemenkeu, Meirijal Nur; Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo; Direktur Utama BSI, Hery Gunardi; dan Direktur Utama BEI, Iman Rachmat.