Jakarta, TopBusiness – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) optimistis penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2023 ini mencapai Rp 25,18 triliun untuk 229.000 unit dan dana pembiayaan perumahan subsidi lainnya sebanyak 12.072 unit atau senilai Rp 1,5 triliun.
“Kami berupaya optimal untuk terus mewujudkan rumah yang berkualitas, tepat sasaran dan dihuni dengan terus melakukan inovasi dan layanan prima, sehingga penyaluran dana FLPP maupun dana rumah subsidi lainnya dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/8/2023).
Pada semester II tahun ini, BP Tapera siap menyalurkan dana bantuan rumah subsidi bagi masyarakat sebanyak 111.591 unit rumah atau senilai Rp 12,12 triliun. Dana tersebut terdiri atas dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 102.773 unit senilai Rp 11,02 triliun dan dana pembiayaan perumahan subsidi lainnya sebanyak 8.818 unit rumah senilai Rp 1,1 triliun.
“Hal ini dapat dioptimalisasikan BP Tapera melalui mitra strategis yaitu Bank Penyalur dan Pengembang dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan perumahan,” kata dia.
Menurut Adi, kehadiran BP Tapera merupakan wujud untuk mendekati permintaan atau demand perumahan yang layak dan terjangkau. Adapun key enablers untuk menciptakan sinergi ekosistem pembiayaan perumahan yang optimal antara lain big data demand, penyediaan likuiditas jangka panjang, harmonisasi regulasi pemerintah pusat dan daerah untuk supply dan demand.
Dalam membantu MBR mendapatkan hunian pertama, BP Tapera saat ini memperluas kepesertaan kepada masyarakat segmen informal dan pekerja honorer, selain melayani pekerja segmen formal atau permanen.
Sebagai informasi, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
BP Tapera adalah badan hukum di bawah pengawasan Komite Tapera yang terdiri atas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan unsur profesional. BP Tapera memiliki peran sebagai salah satu katalis percepatan penyediaan perumahan rakyat yang diharapkan mampu mendukung Program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah.