Jakarta, TopBusiness – Pemerintah memberikan insentif fiskal sebesar Rp 4 triliun untuk daerah-daerah berprestasi dalam pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap pemberian insentif ini dapat mendorong motivasi para pejabat pemerintahan daerah dalam meningkatkan kinerjanya, utamanya dalam pengendalian inflasi, kemiskinan, hingga belanja daerah.
“Kami berharap untuk daerah-daerah yang terus mengukirkan prestasi, bisa menjadi inspirasi. Saya juga berharap agar para juara ini akan mampu mendorong jiwa kompetitif dari daerah-daerah lainnya untuk dapat meningkatkan kinerjanya,” kata Sri Mulyani dalam sambutannya di acara International Seminar on Indonesia’s Fiscal Decentralization Policy for The Next Decades, Selasa (3/10/2023).
Menurut Menkeu, persaingan antar daerah dalam mendapatkan insentif fiskal ini cukup baik, di mana banyak daerah yang bergantian mendapat penghargaan tersebut. “Berarti ini kompetisinya cukup berjalan sangat baik,” ucapnya.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman dalam acara tersebut memaparkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2023 dialokasikan insentif fiskal untuk penilaian kinerja tahun berjalan sebesar Rp 4 triliun, di mana untuk kategori pengendalian inflasi Rp 1 triliun dan untuk kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat Rp 3 triliun.
Menurut Luky, insentif fiskal untuk kategori pengendalian inflasi diberikan dalam tiga periode. Periode pertama telah diberikan pada 31 Juli 2023 kemarin. Periode kedua diberikan pada hari ini, dan yang ketiga rencananya diberikan pada akhir Oktober 2023.
“Periode kedua ini diberikan Rp 330 miliar kepada 33 daerah yang berdasarkan penilaian memiliki kinerja baik dalam pengendalian inflasi, baik di level provinsi, kabupaten, dan kota,” ucapnya.
Sementara untuk kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan dialokasikan Rp 3 triliun, diberikan kepada 7 provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten terbaik. Luky mengatakan, rata-rata daerah mendapatkan alokasi Rp 9,68 miliar dengan alokasi tertinggi di Rp 25,4 miliar dan terendahnya Rp 5,23 miliar.
“Penilaian kinerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi kinerja pemda dalam penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, penggunaan produk dalam negeri (PDN). dan percepatan belanja daerah,” ujar Luky.
Berikut Daftar Daerah Penerima Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan T.A 2023:
Akhiri Kemiskinan Ekstrem
Pada kesempatan itu, Luky juga meminta pemerintah daerah untuk membantu mengakhiri kemiskinan ekstrem pada 2024. Hal ini mengingat kemiskinan ekstrem menjadi target utama Presiden Joko Widodo.
Menurut dia, pemerintah pusat saat ini memiliki dana desa yang ditransfer ke 75 ribu desa. “Saat ini prioritas utama negara adalah mengatasi kemiskinan ekstrem, maka kami memberitahu desa-desa tersebut bahwa Anda juga harus mengalokasikan dana untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di desa Anda,” ujarnya saat Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal.
Dia menambahkan, dibutuhkan keselarasan program pembangunan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan target tersebut. “Kita harus pastikan keselarasan yang baik dan harmonisasi kebijakan. Contoh, Pak Presiden Jokowi sudah memutuskan bahwa fokus Indonesia adalah untuk mengurangi dan menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol diharapkan pada 2024,” ucapnya.
Luky menyebut, target tersebut tidak akan pernah tercapai jika mengandalkan pemerintah pusat saja. Setidaknya pemerintah daerah perlu mendesain strategi sedemikian rupa agar strategi itu didukung dan jadi prioritas nasional. “Kita harus pastikan harmonisasi kebijakan,” ucapnya.
Menurut Luky, selama ini Kementerian Dalam Negeri juga berkontribusi melalui forum rutinan yang selalu diagendakan bersama para pemerintah daerah di Indonesia.
“Forum ini diadakan konsisten sehingga berhasil dan kita dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Contohnya, pada Oktober sudah di bawah tiga persen,” ucapnya.