Jakarta, TopBusiness – Pemerintah hari ini, Kamis (12/10/2023), meresmikan Bursa Crude Palm Oil (CPO) Indonesia pada Jumat (12/9/2023). Indonesia Commodity and Derivative Exchanges (ICDX) ditunjuk menjadi penyelenggara dari bursa CPO Indonesia.
Peresmian Bursa CPO ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Hadir dalam acara ini antara lain Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko, serta Presiden Direktur Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Group Petrus Tjandra.
Mendag Zulkifli Hasan mengatakan pembentukan bursa CPO Indonesia merupakan upaya pemerintah membenahi tata kelola perdagangan CPO dalam negeri. Hal itu mengingat RI merupakan produsen CPO utama di dunia dengan produksi sebesar hampir 47 juta ton CPO dan ekspor hampir US$ 30 miliar.
Meskipun produsen CPO terbesar dunia, Indonesia selama ini menjadikan bursa CPO Rotterdam dan Malaysia sebagai harga acuan CPO. Dia berharap Bursa CPO Indonesia ke depannya justru dapat menjadi barometer harga CPO dunia.
“Dengan adanya Bursa CPO ya tentu kita berharap barometer CPO dunia itu ada di Indonesia, wong kita nomor 1 kok, masa kita tidak tersinggung atau malu kalau harus ikut negara lain,” ujar dia dalam acara peresmian Bursa CPO di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2023).
Adapun, Bappebti sebelumnya resmi menunjuk Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) sebagai penyelenggara tunggal Bursa CPO Indonesia.
Ia mengatakan, tujuan dari bursa CPO Indonesia ini untuk pembentukan harga CPO yang transparan, adil, akuntabel, dan real time, serta melibatkan banyak penjual dan pembeli.
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan, setelah menunjuk ICDX sebagai penyelenggara Bursa CPO, Bappebti kini berfokus pada pengaturan terkait harga dan acuan harga yang akan dipakai oleh bursa.
Sebelumnya, Bappebti telah mengeluarkan regulasi terkait prosedur pelaksanaan perdagangan pasar fisik minyak sawit mentah (CPO) di Bursa Berjangka. Peraturan ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2023.
Dalam peraturan tersebut, dijelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bursa Berjangka agar bisa menjadi penyelenggara pasar CPO, termasuk memiliki izin usaha, sistem perdagangan, mekanisme pengawasan, dan pelaporan yang diperlukan untuk mengelola perdagangan pasar fisik CPO.
Selain itu, mereka juga harus memiliki sarana untuk menyelesaikan perselisihan, peraturan dan tata tertib untuk pasar fisik CPO, sebuah komite pasar fisik CPO, melakukan penilaian kondisi pasar fisik CPO, serta memiliki kesepakatan tertulis dan komitmen dengan calon pembeli dan penjual.