Jakarta, TopBusiness—Dalam tata kelola, BPR Bank Bantul (Daerah Istimewa Yogyakarta) menerapkan prinsip TARIF. Itu merupakan singkatan dari transparansi, akuntabilistas, responsibility, independensi, dan fairness.
Hal itu dikatakan oleh Direktur Bisnis BPR Bank Bantul, Heri Sutanto, saat prensentasi untuk Dewan Juri Top BUMD Awards 2024, yang digelar Majalah TopBusiness bersama sejumlah lembaga, hari ini.
Dalam presentasi melalui jaringan internet tersebut, Heri Sutanto pun menjelaskan sejumlah hal lain tentang tata kelola di Bank Bantul. Ia, antara lain, menjelaskan bahwa dalam pelaporan self assessment, Bank Bantul ada pada kategori ‘sangat baik’.
SOP (standar operasi dan prosedur) di Bank Bantul pun diparalelkan dengan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan). Sosialisasi dan pelatihan terkait POJK tersebut juga terus berlangsung.
Upaya meminimalkan adanya temuan dari OJK pun terus dilakukan. “Dan selama ini,” Heri Sutanto mengatakan, “belum pernah ada temuan berarti dari OJK untuk Bank Bantul.”
Untuk praktik manajemen risiko, sejumlah hal pun dilakukan oleh Bank Bantul. Sebagai contoh dari hal itu adalah adanya pelaporan publikasi kepada OJK dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sesuai ketentuan. Contoh berikutnya adalah transparansi informasi/produk. “Bank Bantul pun merespons dan menangani cepat semua keluhan nasabah,” demikianlah Heri Sutanto menjelaskan.
Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan terkini dari Bank Bantul pun dijelaskan dalam presentasi tersebut. Heri Sutanto, antara lain, menjelaskan bahwa laba bersih Bank Bantul di tahun 2023 di Rp6,8 miliar. Angka ini lebih tinggi daripada di tahun 2022 yang di Rp6,5 miliar.
Total kredit yang disalurkan di tahun 2023 di Rp434,83 miliar. Di tahun 2022, angka tersebut pada Rp432,72 miliar.
Heri Sutanto menjelaskan bahwa, untuk tahun 2023, kredit yang diberikan kepada UMKM/umum mencapai Rp118,57 miliar. Kredit tersebut ada di peringkat kedua; di peringkat pertama adalah kredit pegawai dengan nilai Rp311,14 miliar.
“Strategi bisnis kami,” ia mengatakan, “salah satunya adalah mengupayakan agar porsi kredit ke UMKM minimal 30%.”