Jakarta, TopBusiness – Pemerintah mengharapkan BUMD-BUMD yang ada di Indonesia terutama yang bergerak di bidang pangan bisa mendorong pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Badan usaha tersebut diharapkan menjadi pionir untuk menekan tingkat inflasi.
“BUMD-BUMD ini kita harapkan bisa membantu dalam rangka membantu harga pasar, pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Horas Maurits Panjaitan saat memberikan keynote speech dalam acara Webinar TOP BUMD Awards 2024, Rabu (13/3/2024).
Webinar yang diikuti sekitar 160 peserta finalis TOP BUMD Awards 2024 ini mengambil tema ”Penguatan Tata Kelola dalam Membangun Kinerja Bisnis dan Layanan BUMD”.
Bagi BUMD lainya seperti perbankan, infrastruktur, air minum, serta aneka usaha diharapkan mampu bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan BUM juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal di daerah.
“Tapi jika hal ini tidak terjadi BUMD justru bisa menjadi beban bagi pemerintah daerah itu sendiri. Ini hal yang menjadi perhatian kita. Kami harapkan seluruh stakeholder bisa menjaga hal tersebut tidak terjadi,” ujar Horas.
Berdasarkan data, kata dian jumlah BUMD di Indonesia saat ini ada 1.133 BUMD yang tersebar di seluruh daerah yang berjumlah 546 pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, ada 1.084 BUMD yang aktif dan 49 tutup sementara. BUMD tersebut terdiri atas Bank Pembangunan Daerah (BPD), BPR milik Pemda, BUMD air minum, BUMD agro, BUMD migas, BUMD pasar termasuk pariwisata serta aneka usaha lainnya.
Total aset BUMD saat ini ada sekitar Rp 899,45 triliun dan ekuitas Rp 236,6 triliun dengan total laba mencapai Rp 29,6 triliun. Sedangkan dividen yang dibagikan ke pemerintah daerah mencapai Rp 13,02 triliun. Jumlah direksi saat ini ada 1.997 orang, dewan pengawas atau komisaris ada 1.990 orang, dan pegawai atau karyawan sebanyak 153.760 orang.
“Dengan jumlah sebesar ini peran BUMD jelas sangat strategis. Dukungan dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka mendorong tata kelola BUMD termasuk kemarin kami melibatkan Stranas PK dalam hal ini KPK dalam rangka ikut mendorong dan bersinergi dalam pembinaan BUMD ke depan,” tutur Horas.
Hal itu penting guna memberikan keyakinan dalam melakukan perbaikan tata kelola BUMD dan memberikan kepercayaan bagi semua pihak. Namun kondisi permasalah yang ada saat ini harus segera dicarikan solusi dalam rangka meningkatkan kinerja dan layanan BUMD, dan juga untuk berperan dalam penyerapan tenaga kerja.
Pada kesempatan tersebut, Horas mengajak untuk bersama-sama membangun komitmen guna mewujudkan BUMD yang kompetitif, berdaya saing, sehat dan menjadi top BUMD di Indonesia. “Oleh karena itu, ajang TOP BUMD Awards 2024 ini kami pandang sebagai salah satu langkah yang sangat baik, sangat strategis dan tentunya ini menjadi ajang untuk berkompetisi dalam upaya agar BUMD di Indonesia semakin maju,” tutur dia.