Jakarta, TopBusiness—PT SMF (Sarana Multigriya Finansial) terus berkomitmen mengembangkan ESG (environment, social, and governance). Salah satu wujud komitmen tersebut adalah dengan menerbitkan Obligasi dan Sukuk Berwawasan Sosial (Social Bonds).
“Kami menjadi yang pertama di Indonesia, dalam menerbitkan obligasi dan sukuk berwawasan sosial,” kata Kepala Divisi Corporate Secretary SMF, Primasari Setyaningrum, dalam presentasinya untuk Dewan Juri Top CSR Awards 2024, yang digelar Majalah TopBusiness bekerjasama dengan sejumlah lembaga (3/5/2024).
Nilai obligasi sosial tersebut di Rp500 miliar. Sementara itu, nilai penerbitan sukuk sosial di Rp200 miliar. Dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) di 27 Desember 2023.
Seluruh dana hasil penawaran umum obligasi dan sukuk berwawasan sosial ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, digunakan SMF membiayai kembali kegiatan pembiayaan perumahan dan permukiman.
“Hal itu untuk meningkatkan kepemilikan rumah dan meningkatkan ketersediaan proyek perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” Primasari menjelaskan.
Dalam kesempatan tersebut, Primasari pun menjelaskan sejumlah hal tentang praktik CSR dan TJSL di SMF. Ia, antara lain, menjelaskan adanya kebijakan dasar TJSL di SMF.
Poin kebijakan dasar TJSL tersebut adalah: optimalisasi dana, tepat sasaran dan tepat guna, sinergi dengan lembaga kompeten, manfaatnya dirasakan masyarakat yang membutuhkan, serta dimulai dari lingkungan yang terdekat.
Seperti apa komitmen dan dukungan top management (manajemen puncak) SMF terhadap manajerial TJSL? Primasari menjelaskan beberapa poin penting tentang hal tersebut.
Yakni, pertama, adanya Tim TJSL. Di sini, manajemen puncak membentuk tim khusus tersebut dengan dasar surat keputusan yang ditinjau tiap tahun.
Kedua, kegiatan CSR/TJSL diatur dalam satu kebijakan khusus dalam bundle kebijakan tata kelola perusahaan, sebagai bagian dari dasar pelaksanaan kegiatan internal perseroan.
Komitmen tinggi pemegang saham dan manajemen dalam pelaksanaan CSR pun, Primasari menjelaskan, bisa dilihat dari dua hal lainnya. Pertama, kegiatan CSR berikut penyediaan dananya disusun dalam rencana kerja anggaran perseroan (RKAP).
Kedua, setiap pengajuan CSR dalam RKAP disetujui dalam RUPS. “Di samping itu, akuntabilitas dari pelaksanaan CSR ,diaudit setiap tahun oleh kantor akuntan publik,” Primasari menjelaskan lagi.