Jakarta, TopBusiness – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan badan usaha milik negara atau BUMN dengan bidang usaha operator kapal penyeberangan, operator pelabuhan penyeberangan, serta pengelola tujuan wisata waterfront.
Saat ini, ASDP memiliki dua anak usaha, 27 kantor cabang, 36 pelabuhan, serta 226 kapal dengan 307 lintasan. “Sekitar 70 persen lintasan kami adalan lintasan perintis, hanya 30 persen lintasan komersial,” kata Djunia Satriawan, Direktur Keuangan, TI, dan Manajemen Risiko PT PT ASDP Indonesia Ferry dalam sesi presentasi penjurian TOP GRC Awards 2024 yang dilakukan secara daring, Senin (22/7/2024).
Hadir pula dalam sesi presentasi penjurian ini antara lain Nuke Dewi Novianti (Vice President Manajemen Risiko), Windy Andale (Vice President Pelayanan Pelanggan), Emil Khaerul Saleh (Manager GCG), serta Haniatur Rosyidah ( Manager Enterprise Risk). Tim dari PT ASDP membawakan materi presentasi berjudul Inovasi Teknologi Digital ASDP untuk Mendukung Operasional Bisnis dan GRC.
Sebagai BUMN, kata Djunia, ASDP memang memiliki tiga peran sekaligus yakni sebagai korporasi (menghasilkan profit), agen pembangunan (agent of development) dengan tugas melayani masyarakat hingga ke wilayah terpencil dan pelosok Indonesia, serta sebagai infrastruktur negara. “Jadi ketika negara memanggil atau membutuhkan infrastruktur terutama ferry, kami harus melaksanakannya,” kata dia.
Performa ASDP dari tahun ke tahun terus meningkat. Pangsa pasar atau market share angkutan ferry ASDP secara nasional pada 2023 lalu mencapai 32,68 persen, naik ketimbang 2022 sebesar 32,53 persen.
Berdasarkan corporate rating perusahaan juga meningkat jadi AA+ (Sehat) pada 2023, lebih baik ketimbang pada 2018 sampai 2022 yang berada di AA (Sehat). “Jadi ASDP sudah masuk kategori investment grade dengan tingkat sehat AA+ atau kalau kriterianya BUMN setara dengan tingkat Sangat Sehat,” kata Djunia.
Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2019-2024, banyak target yang sudah terlampaui. Dalam RJPP, revenue ditargetkan meningkat dari Rp 3,125 triliun pada 2019 menjadi Rp 5 triliun pada 2024. CAGR revenue 2020-2024 ditargetkan sebesar 17,7 persen, naik dibandingkan periode 2015-2019 sebesar 7,6 persen. Produktivitas atau ROA ditargetkan naik dari 4,2 persen pada 2019 menjadi 4,6 persen pada 2024. Demikian pula profitabilitas atau EBITDA margin naik dari 20,9 persen pada 2019 sebesar menjadi 22,9 persen pada 2024. Sedangkan Skor GCG ditargetkan naik dari 94,36 pada 2019 menjadi 95,47 persen.
“Alhamdulillah dengan strategi dan pelaksanaan GRC (governance, risk & compliance management) yang diterapkan di ASDP, kami dari sisi revenue ini dari target yang ada 2024, kita sudah mencapainya di tahun 2023 dengan revenue Rp 5,03 triliun. Sedangkan di pertengahan 2024 ini, kita sudah achieve hampir Rp 2,6 triliun. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa capai Rp 5,2 triliun,” ujar dia.
Selain itu, kata Djunia, pertumbuhan pendapatan ASDP pada 2023 sudah mencapai 15 persen dengan produktivitas atau ROA sebesar 6,11 persen. Sedangkan EBITDA 2023 sebesar 22 persen dan pada Juni 2024 ini sudah mencapai 26 persen, dengan skor GCG di angka 95,7 pada 2024. “Jadi meningkat dan melampaui dari target kinerja yang ditetapkan,” tuturnya.
Implementasi GRC
Nuke Dewi Novianti (Vice President Manajemen Risiko) juga menambahkan, GRC menjadi penguat atau strengthening dari sisi foundation bagi perusahaan dalam mencapai target kinerja dalam RJPP 2019-2024. “Di mana targetnya adalah untuk peningkatan efektivitas proses bisnis, manajemen risiko termasuk GRC di dalamnya,” ujar Nuke.
Nuke juga menyatakan strategi pelaksanaan GRC di ASDP mengacu pada regulasi eksternal : PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi BUMN.
Untuk governance, kata dia, perseroan sudah memiliki hirarki kebijakan sebagai fondasi yang solid bagi operasional bisnis perusahaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang profesional serta bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi. “Kami juga sudah dilengkapi denan GCG Code, Code of Conduct sampai dengan Whistleblowing System (WBS). WBS ini juga kita evaluasi secara periodik,” tuturnya.
Penguatan tata kelola juga dilakukan dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah mengacu pada prinisip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka, dan akuntabel dengan menggunakan e-procurement.
Dari sisi Risk Management, menurut Nuke, ASDP sudah menerapkan Three Lines Defence sejak 3-5 tahun yang lalu yang mengacu pada kebijakan internal dalam bentuk Pedoman Manajemen Risiko dan Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha (SMKU) atau business continuity plan yang diterapkan sejak dua tahun terakhir.
“Secara taksonomi risiko dan Risk Appetite Statement, ASDP mengelola delapankategori risiko yakni Risiko Operasional, Risiko Strategis, Risiko Reputasi, Risiko K3LS, Risiko Keuangan, Risiko Hukum dan Kepatuhan, Risiko IT dan Risiko Proyek.
Dari sisi maturity, ASDP sudah melakukan pengukuran risiko dengan Skor RMI pada 2023 sebesar 3,09 (Top Down to Systemic) dari skala 5 atau naik 10,36 persen dari tahun 2022. Sedangkan Skor Risk Culture pada 2023 sebesar 2,80 dari skala 4 atau masuk kategori Structured to Proactive.
Selanjutnya dari sisi Compliance atau Kepatuhan, ASDP melakukan audit internal sebagai pelaksanaan dari Piagam Satuan Pengawasan Intern serta Pemenuhan Kepatuhan dengan Regulasi terkait prosedur penyusunan legal update serta pengawakan kapal di lingkungan ASDP. “Secara presentase hampir 2.000 sampai 3.000 karyawan kami sudah tersertifikasi sesuai dengan kompetensi dari kru kapal kami,” tuturnya.
Transformasi Digital
Djunia Satriawan menegaskan bahwa keberhasilan ASDP meningkatkan kinerja bisnis dan mendukung penerapan GRC berkat digitalisasi yang dilakukan perseroan. “Transformasi digital merupakan salah satu pilar penopang inisiatif strategis perusaaan untuk mencapai visi dan misi perusahaan,” tuturnya.
Menurut Djunia, latar belakang digitalisasi yang dilakukan ASDP antara lain dari sisi internal teruama aspek konsumen adalah adanya antrian panjang dan data manifest tidak tercatat akurat. Sedangkan untuk aspek operasional yakni tidak tertibnya pelabuhan dan sulitnya melakukan rekayasa operasional.
Untuk Aspek Lingkungan adalah manajemen rekayasa operasional sulit dilakukan dan kenyamanan aktivitas masyarakat di pelabuhan terganggu.
Sedangkan faktor esternal antara lain arahan Presiden Jokowi untuk perbaikan systemic penyeberangan Bakauheni – Merak. Selain itu, adanya Peraturan Presiden RI Nomor 31 tahun 20221 tentang penyelenggaran bidang pelayaran, kemudian Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Digitalisasi yang dilakukan ASDP antara lain dengan mengaplikasikani Ferizy untuk online ticketing, darwinbox untuk human capital, asdp e-office untuk surat menyurat, aplikasi monitoring engine kapal, e-RM untuk manajemen risiko, e-procurement untuk pengadaan barang dan jasa, Whistleblowing System ASDP, serta FIDIAS (financial digital application system) untuk keuangan.
Saat ini, kata Djunia, layanan Ferizy sudah diimplementasikan di 43 pelabuhan penyeberangan dengan rincian 34 pelabuhan ASDP dan 9 pelabuhan non ASDP. Penggunaan Ferizy berdampak pada kenaikan pendapatan ASDP mencapai 31,1 persen dibandingkan sebelum ada Ferizy. Pendapatan ASDP sebelum ada Ferizy tercatat Rp 1,07 triliun, dan setelah ada Ferizy naik menjadi Rp 1,4 triliun.
Sementara itu, skor IT Maturity ASDP pada 2023 sebesar 3.33/5 (Established), naik 179 persen dari penilaian sebelumnya.