Jakarta, TopBusiness – Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberadaan kelas menengah di Indonesia saat ini. Kelas menengah memiliki peran vital membawa perekonomian dalam negeri naik kelas, menuju Indonesia Emas 2045.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kelas menengah merupakan motor utama penggerak ekonomi. Kelas menengah juga dinilai memiliki peran strategis mendukung perekonomian, mulai dari berkontribusi terhadap kewirausahaan hingga penciptaan lapangan kerja.
“Untuk menjaga kelas menengah kita perlu mendorong pertumbuhan perekonomian yang stabil dan tinggi, karena ini akan mendorong kelas menengah kita untuk terus tumbuh dan mengurangi mereka yang expiring middle class ataupun penurunan dari kelas menengah itu sendiri,” kata Airlangga dalam dialog ekonomi dalam rangka merayakan hari ulang tahun Kemenko Perekonomian yang ke-58, di Gedung AA Maramis, Selasa (27/8/2024).
Dalam acara ini, Airlangga mengundang sejumlah eks Menko Perekonomian terdahulu, di antaranya Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Aburizal Bakrie, Chairul Tanjung, Darmin Nasution, hingga Sri Mulyani.
Airlangga mengakui, jumlah kelas menengah saat ini sedang menurun. Penurunan tersebut diakibatkan oleh efek dari pandemi Covid-19. “Kelas menengah kita ini sekitar 17,13 persen dan aspiring middle class itu juga ada mendekati 50 persen,” kata dia.
Untuk menjaga eksisten kelas menengah tersebut, kata Airlangga, pemerintah melakukan berbagai program di antaranya, program perlindungan sosial, insentif pajak, kartu prakerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penerima bantuan iuran (PBI) BPJS, pembayaran iuran yang ditanggung pemerintah untuk kesehatan, dan kredit usaha rakyat (KUR). “Berbagai program ini diharapkan bisa menahan jumlah kelas menengah,” ujar dia..
Khusus untuk insentif pajak, Airlangga menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi persetujuan untuk mengeluarkan kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan.
“Insentif PPN DTP akan diberikan sebesar 100%, ini sampai dengan bulan Desember 2024, dimana Peraturan Menteri Keuangan-nya akan disiapkan oleh Ibu Menteri Keuangan,” tutur dia.
Selain itu, sambung Airlangga, pemerintah juga tengah mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah menaikkan target penyaluran FLPP dari semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit.
“Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September, diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah untuk mendorong sektor konstruksi. Kita ketahui sektor konstruksi dan perumahan itu multiplier effect-nya tinggi,” terang dia.
Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menambahkan, alasan pemerintah ingin lebih mendorong pertumbuhan masyarakat kelas menengah. Menurut dia, masyarakat kelas menengah Indonesia memiliki kontribusi ekonomi yang tinggi.
Selain itu, masyarakat kelas menengah dinilai juga men-generate atau menghasilkan pajak untuk negara. “Justru kalau kelas menengah kita perbesar, selain kontribusi ke ekonominya tinggi, kelas menengah kan bisa men-generate juga untuk tax based-nya lebih besar. Jadi perpajakannya akan lebih bagus,” ujar Susiwijono.