Jakarta, TopBusiness – Presiden Prabowo Subianto baru saja mengangkat 109 menteri dan wakil menteri pembantunya di Kabinet Merah Putih. Dengan perincian, 7 menteri koordinator, 40 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri.
Gemukanya Kabinet Merah Putih ini pun menuai sorotan. Para ekonom senior INDEF mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo itu. Menurut ekonom senior Aviliani, kabinet gemuk Presiden Prabowo kali ini bisa dilihat sisi positifnya dari dua hal. Pertama, Prabowo, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Paling bahaya kalau presiden adalah orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri.
Dan kedua, faktor stabilitas sepertinya adalah hal yang diutamakan oleh Prabowo. Sehingga, mengakomodasi semua orang yang membantu. “Dua hal itu tampaknya yang diutamakan supaya tidak mengganggu organisasi,” sebut Aviliani dalam sebuah diskusi daring di Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Namun yang harus diperhatikan, kata dia, dengan gemuknya organisasi itu, timbul pertanyaan, siapa yang akan menjadi dirigennya? Sepertinya dengan susunan organisasi seperti itu, rasanya sulit untuk membuahkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keinginan.
“Karena itu, harus ada sesuatu yang diharapkan dalam beberapa waktu ke depan. Misalnya, kemandirian pangan, energi, dan hilirisasi. Tiga hal itu selalu disampaikan di mana pun, padahal ketiganya adalah masalah-masalah yang luas spektrumnya. Apa yang mau didahulukan?
“Misalnya Kemandirian Pangan, apa yang dimaksud? apakah harus memproduksi sendiri di dalam negeri, atau memang mana yang akan dilakukan di Indonesia, mana yang dari impor. Persepsi orang, jika kemandirian pangan, maka semuanya dilakukan di dalam negeri. Itu membutuhkan fokus dan konsentrasi pelaksanaan program,” kritiknya.
Jadi dari organisasi yang gemuk, seharusnya terlihat apa target-target yang ingin dicapai. itu yang dalam pidato Prabowo belum terlihat, yang dilihat orang bahwa daftar keinginannya banyak.
Padahal yang penting di depan mata, kata dia, dan penting dilakukan adalah persoalan menurunnya kelas menengah. Itu harus menjadi fokus utama.
Adapun terkait dengan program Makan Bergizi Gratis yang sudah dijalankan itu, kata dia, harus dikawal dengan benar. Jangan sampai kebijakan ini membuat lahan korupsi baru, dan korupsinya lebih terdistribusi. Karena masing-masing daerah akan berkontribusi terhadap makan bergizi gratis.
“Telah terdengar, harga tender Makan Bergizi Gratis, tapi diminta dibuat hanya Rp7,500,-. Sehingga konon banyak catering mundur dan tidak sanggup karena harus membuat 7.500 makan bergizi gratis,” ucapnya.
Dia juga mengkritisi soal APBN dan BUMN. Saat ini, APBN dari segi defisit sudah kembali ke 3%. Dengan adanya organisasi baru dan nanti akan ada program-program baru yang diajukan, maka seberapa kemungkinan nanti deficit tersebut menggerus anggaran untuk rakyat, yang tentu akan semakin kecil.
“Itu kekhawatiran banyak orang, di mana anggaran untuk birokrasi semakin banyak, tapi anggaran untuk rakyat akan semakin kecil,” katanya.
Pemerintah juga mematok target pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh 6% hingga 8%. Angka 8% tentu terlalu tinggi. Selama ini yang diketahui, proyek-proyek lebih banyak pada penugasan BUMN. Padahal, BUMN terbatas kemampuannya. “Dan yang terjadi, BUMN men-subkon lagi ke swasta, sehingga margin swasta menjadi semakin kecil, dan kadang tidak dibayar. Perlu swasta didahulukan, yang mana jika swasta tidak mampu baru BUMN. Itu agar kelas menengah bisa kembali survive,” tandasnya.
Fadhil Hasan, ekonom senior INDEF lainnya, menyoroti tantangan dari 8 program Astacita Prabowo-Gibran yang memiliki 17 program prioritas. Dari situ ada 8 program hasil terbaik tetap 2024-2029. Yaitu, Makan Bergizi gratis, kesehatan, produktivitas lahan pertanian, pendidikan, kartu kesejahteraan, menaikkan gaji ASN, infrastruktur desa (7 Program) dan mendirikan badan penerimaan negara, meningkatkan rasio penerimaan tax ratio menjadi 23%.
“Masalahnya tentu saja, program-program itu membutuhkan anggaran cukup besar. Sementara dengan kabinet super gemuk, tentu soal inefisiensi sudah pasti. Lalu, diharapkan, dana-dananya akan didapatkan dari badan penerimaan negara/tax ratio. Lah, persoalannya, program pembentukan Badan Penerimaan Negara itu kini telah punah dengan dipilihnya kembali Sri Mulyani (SMI) menjadi Menteri Keuangan,” kritik dia.
Dia menyebut, sepanjang sejarah, belum ada track record Sri Mulyani dalam peningkatan tax ratio. “Jadi, ada semacam kontradiksi antara spending yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan program-program di atas dengan potensi peningkatan tax ratio 23% via pembentukan Badan Penerimaan Negara yang tak terbentuk itu,” tegasnya.