Jakarta, TopBusiness – Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) kembali menggelar perhelatan tahunan RT RSPO 2024 di Bangkok, Thailand. RT tahun ini mengangkat tema Partners for the Next 20: Innovating for Impact. Tahun ini menjadi tahun yang penting karena Prinsip dan Kriteria RSPO yang baru akan diresmikan. Revisi ini dilakukan periode waktu tertentu untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini dan dinamika industri sawit yang terjadi.
Dalam Sidang Umum RSPO ke-21 (GA21) tahun ini Anggota RSPO memilih untuk mengadopsi Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO 2024 dan Standar Petani Kecil Mandiri (ISH). Standar yang direvisi akan berlaku efektif 12 bulan setelah diadopsi, setelah masa transisi 12 bulan. Perbaikan utama standar RSPO 2024 meliputi : 1) Menyempurnakan pendekatan terhadap deforestasi dan keberlanjutan lingkungan, 2) Pengenalan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia, dan 3) Peningkatan auditabilitas dan implementasi.
Achmad Surambo, Direktur Sawit Watch menyatakan, “Seperti yang kita ketahui bahwa tahun ini P&C RSPO telah disahkan pasca pembahasan beberapa waktu lalu. Melalui P&C RSPO yang akan disahkan ini diharapkan para pihak siap menghadapi tantangan industri sawit kedepan baik dari dalam negeri maupun internasional. Salah satu hal yang penting untuk dilihat dan dipastikan keberadaannya adalah Free, Prior, and Informed Consent (FPIC),” katanya dalam keterangan resmi.
Di awal-awal proses PnC RSPO yang akan disahkan, terdapat indikasi upaya pelemahan dalam sistem sertifikasi berkelanjutan. Hal ini patut menjadi perhatian bersama. Jangan sampai hal ini terjadi. FPIC sebagai garda terdepan dalam memastikan dan menghargai keberadaan masyarakat perlu dijunjung tinggi dan ditingkatkan kualitasnya dalam implementasi sesuai prinsip RSPO perbaikan terus menerus. FPIC penting dan harus dikuatkan bukan dilemahkan bahkan dihilangkan. Info terkini FPIC ini dikembalikan seperti tahun sebelumnya. Dalam siaran pers terbarunya RSPO memastikan tidak ada pengurangan P&C RSPO 2018 dan Standar Petani Kecil Mandiri (ISH) RSPO 2019. Semua pihak patut memperhatikan hal ini semua.
Rambo menambahkan, “Hal lain yang menjadi perhatian adalah soal Pendekatan Yurisdiksi (Jurisdictional Approach), dimana saat ini sudah menyelesaikan tahap 1 dan proses dalam tahap 2. Proses ini tidak boleh berhenti dan akan terus lanjut, walaupun memang tidak mudah mencari titik temu dan terobosan dalam membangun sistem RSPO lewat pendekatan ini. Tidak boleh ada pihak yang tertinggal, dimana proses-proses manfaat dan risiko harus sama-sama ditanggung dalam sistem yang akan dibangun. Dalam tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan, seringkali kita melupakan kelompok buruh sawit, pendekatan yurisdiksi ini akan dan seharusnya melibatkan kelompok buruh sawit dalam pembangunan sistem RSPO berbasiskan pendekatan Yurisdiksi.
Mahatma Windrawan Inantha, Deputy Director for Market Transformation (Indonesia) at RSPO menyatakan bahwa, Kenapa ada Pendekatan Yurisdiksi? Pada dasarnya RSPO ingin agar sertifikasi ini memiliki impact lebih besar ke suatu wilayah bukan hanya dalam konteks perusahaan. Sehingga ditarik ke dalam level yurisdiksi suatu wilayah. Proses implementasinya saat ini masih berprogres dengan beberapa tahapan, pilot project di beberapa negara juga sudah dilakukan. Banyak yang harus diatur satu per satu, mari kita mendukung dan mempersiapkan hal ini bersama-sama.
Senada dengan Rambo, Zidane, Spesialis Buruh Sawit, Sawit Watch menambahkan, kelompok buruh menjadi aktor penting industri ini, bagaimana kondisi kesejahteraannya penting menjadi perhatian termasuk soal kesehatan dan keselamatan kerja. “Merujuk hasil riset Profundo bersama International Palm Oil Workers United (IPOWU) dan Koalisi Buruh Sawit, menemukan kondisi buruh sawit masih rentan khususnya di sisi kesehatan dan keselamatan kerja karena terpapar bahan agrokimia (pestisida dan pupuk). Kondisi rentan ini tak hanya terjadi di Indonesia tapi juga Ghana dan Kolombia. Industri sawit di hulu memiliki ketergantungan pada penggunaan bahan agrokimia yang menimbulkan risiko buruh rentan terpapar dan dampak kesehatan yang akut dan kronis, serta masalah kesehatan reproduksi.
Perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan menerima dampak negatif ini. Hasil ini disampaikan dalam Research Presentation : “Workers Risk of Exposure to Pesticides and Agrochemicals in Colombian, Indonesian, and Ghanaian Oil Palm Plantations” masih dalam rangkaian side-event menuju pelaksanaan RT RSPO 2024 di Bangkok,” kata Zidane.